JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonensia Perjuangan (PDI-P), Imam Suroso meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membenahi data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebanyak 15,5 juta di seluruh Indonesia.
Imam Suroso menduga, data penerima BLSM yang dipergunakan saat ini adalah sarat dengan penyimpangan dan korupsi, karena, tidak tepat sasaran.
"Penerima BLSM sebanyak 15,5 juta merupakan data tahun 2011. Kalau data ini terus dipergunakan hingga 6 bulan kedepan akan terjadi banyak penyimpangan," kata Imam Suroso, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (4/7).
Dijelaskan Imam, jika data penerima BLSM tersebut terus mengacu pada tahun 2011 tidak menutup kemungkinan ada terjadi korupsi. Untuk itu, PDIP meminta pemerintah secepatnya merivisi jumlah penerima BLSM yang benar-benar miskin.
"Saya menduga pemerintah masih memakai data tersebut karena ada kepentingan untuk 2014 mendatang," kata anggota Komisi IX DPR itu.
Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah itu menambahkan, anggaran BLSM yang mencapai Rp9,3 triliun tersebut hanya membuat rakyat malas dan semakin miskin.
"Sudah jelas rakyat terus dibodohi dengan BLSM tersebut. Uang Rp600 ribu yang diberikan dalam empat tahap tersebut akan membuat masyarakat malas. Uang Rp600 ribu yang mereka terima itu akan membuat rakyat semakin malas," ujarnya.
Terakhir Imam menduga, kucuran BLSM ini juga demi pencitraan politik SBY dan Partai Demokrat di Pemilu tahun 2014 mendatang. (fas/jpnn)
Imam Suroso menduga, data penerima BLSM yang dipergunakan saat ini adalah sarat dengan penyimpangan dan korupsi, karena, tidak tepat sasaran.
"Penerima BLSM sebanyak 15,5 juta merupakan data tahun 2011. Kalau data ini terus dipergunakan hingga 6 bulan kedepan akan terjadi banyak penyimpangan," kata Imam Suroso, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (4/7).
Dijelaskan Imam, jika data penerima BLSM tersebut terus mengacu pada tahun 2011 tidak menutup kemungkinan ada terjadi korupsi. Untuk itu, PDIP meminta pemerintah secepatnya merivisi jumlah penerima BLSM yang benar-benar miskin.
"Saya menduga pemerintah masih memakai data tersebut karena ada kepentingan untuk 2014 mendatang," kata anggota Komisi IX DPR itu.
Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah itu menambahkan, anggaran BLSM yang mencapai Rp9,3 triliun tersebut hanya membuat rakyat malas dan semakin miskin.
"Sudah jelas rakyat terus dibodohi dengan BLSM tersebut. Uang Rp600 ribu yang diberikan dalam empat tahap tersebut akan membuat masyarakat malas. Uang Rp600 ribu yang mereka terima itu akan membuat rakyat semakin malas," ujarnya.
Terakhir Imam menduga, kucuran BLSM ini juga demi pencitraan politik SBY dan Partai Demokrat di Pemilu tahun 2014 mendatang. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamaah Dilarang Berlama-lama di Masjidilharam
Redaktur : Tim Redaksi