jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai PDIP Mengetahui kinerja penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang masih banyak kekurangan.
Menurut Ujang, Parpol berlambang banteng moncong putih itu pun tidak bisa diam dengan hal tersebut.
BACA JUGA: Masinton Berani Menohok Luhut Panjaitan, Menyebut Nama Kiai Said Aqil
"PDIP tahu dan paham, jika terus diam dan tak berteriak, secara elektoral PDIP bisa karam," tulis Ujang melalui layanan pesan, Rabu (4/8), menanggapi kritik Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu kepada pemerintah.
Menurut Ujang, PDIP terpaksa memainkan politik dua kaki. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tetap menjadi pendukung pemerintah sembari melancarkan kritik atas penanganan pandemi.
BACA JUGA: Masinton PDIP Kritik Kinerja Luhut Panjaitan, Ferdinand Bereaksi
"Jika kepercayaan rakyat rendah pada pemerintah, akan berdampak juga ke PDIP. PDIP juga bisa tak akan dipercaya publik. Maka, strategi dua kaki itu dilakukan," tutur dia.
Ujang menilai, politik dua kaki sebenarnya tidak bagus diterapkan partai pendukung pemerintah. Terlebih, kepemimpinan Presiden Jokowi memerlukan dukungan kuat dari pihak mana pun di dalam upaya menanggulangi pandemi.
BACA JUGA: PPATK Mengecek Rekening Keluarga Akidi Tio soal Donasi Rp 2 T, Hasilnya Mengejutkan
"Namun, apa boleh buat, demi eloktoral ke depan dan demi agar bisa mendapat simpati rakyat, maka mengkritik pemerintah pun dilakukan," kata dosen Universitas Al Azhar, Jakarta itu.
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurut dia, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown. Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.
"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.
BACA JUGA: PPATK Ungkap Jumlah Uang di Rekening Keluarga Akidi Tio, Pernyataan Dian Ditujukan kepada Kapolda
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu juga terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton kepada media ini, Rabu (4/8). (ast/fat/jpnn)
Redaktur : Aristo Setiawan
Reporter : Aristo Setiawan, M. Fathra Nazrul Islam