jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin tetap mengusung visi dan misi tentang kemaritiman. Bahkan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memasok visi dan misi maritim bagi duet usungan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tersebut.
Hasto mengatakan, visi kemaritiman telah masuk dalam Nawacita I ketika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bahkan, duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu mengusung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
BACA JUGA: Sandiaga Lebih Dikenal Dibanding Maruf, Begini kata TKN
Menurut Hasto, visi kemaritiman itu juga masuk dalam Nawacita II. Dalam rangka itu pula PDIP menggelar focus group discussion (FGD).
“Focus group discussion ini memberikan masukan kepada tim visi misi Jokowi terhadap agenda-agenda prioritas di bidang kelautan," kata Hasto saat membuka FGD bertema Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/9).
BACA JUGA: Jokowi dan PDIP Berjaya, Begini Analisis Bang Ara
Hasto dalam kesempatan itu didampingi Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri yang pernah menjadi menteri kelautan dan perikanan. Sedangkan narasumber FGD itu adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara.
Selain itu, ada pula sejumlah kepala daerah yang memiliki wilayah laut seperti Baubau, Pulau Buru, Bengkalis, Halmahera Barat, Rokan Hilir dan Bandar Lampung. "PDIP mengambil inisiatif kepala daerah di daerah pesisir diwajibkan untuk menjalankan upaya pemberdayaan nelayan melalui budidaya kelautan dan lainnya," ungkap Hasto.
BACA JUGA: Mardani Sebut Efek Sandi Lebih Kuat Dibanding Putri Gus Dur
Sedangkan Rokhmin mengatakan, PDIP akan merumuskan program kerja nyata untuk mendukung visi kemaritiman Jokowi-KH Maruf. Sejauh ini, kata Rokhmin, sudah ada 11 hal yang harus dikerjakan di bidang kemaritiman.
Pertama adalah peningkatan kesejahteraan nelayan yang meliputi kemudahan perizinan usaha tangkap ikan, pembentukan koperasi nelayan untuk sarana produksi murah serta pengolahan hingga pemasaran produk nelayan. "Lalu memikirkan mata pencaharian nelayan ketika masa paceklik ikan, mengusahakan rumah dan perumahan berkualitas yang murah, dan memberikan pendidikan, pelarihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan," ujar Rokhmin.
Kedua, revitalisasi usaha perikanan budidaya demi meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing dan keberlanjutan disertai pembentukan manajemen rantai pasok terpadu. Ketiga, melakukan ekstensifikasi usaha perikanan budidaya di kawasan perairan baru.
Keempat, lanjut Rokhmin, mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies-spesies baru yang secara ekonomi diterima pasar dunia. Kelima, mengembangkan usaha menjual sarana produksi perikanan diserta pengembangan basis-basis pengolahan produknya.
Keenam, revitalisasi pengolahan ikan tradisional (ikan asin, ikan kering, ikan asap), supaya produknya berdaya saing dan kompetitif di pasar dunia. Ketujuh, mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan modern seperti tempura, surimi based product, pengalengan, dan lain-lain.
Kedelapan, melatih generasi milenial untuk menjadi pemandu wisata bahari semacam snorkeling, diving, sailing dan surfing. Kesembilan, membangun dan mengoperasikan homestay yang bersih, sehat, nyaman, indah, aman dan mempesona.
Kesepuluh, revitalisasi pelayaran rakyat supaya lebih kompetitif di era industri 4.0. Kesebelas, mengembangkan usaha transportasi laut.
Rokhmin mengatakan, dengan peta jalan pembangunan kemaritiman seperti itu maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maritim yang sejahtera. "Tapi juga akan menjadi negara besar, maju, adil, makmur, dan berdaulat, serta sebagai poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama, 2030 atau 2045," tuntas Rokhmin.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Unggulkan Jokowi, TKN Ogah Berpuas Diri
Redaktur : Tim Redaksi