jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terlibat dalam kasus Harun Masiku.
Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli menilai survei tersebut dapat menjadi bentuk penggiringan opini yang menguntungkan pihak tertentu. Ia mempertanyakan metodologi dan pemberitaan terkait hasil survei tersebut.
BACA JUGA: Ronny PDIP: Penetapan Harun Jadi Anggota DPR Sah Secara Hukum
"Dari data yang ada, hanya 38,2 persen responden yang mengaku mengetahui kasus Hasto dan Harun. Dari jumlah itu, 77 persen disebut yakin Hasto terlibat. Artinya, secara keseluruhan hanya sekitar 20 persen dari total responden yang menyatakan percaya bahwa Hasto terlibat," ujar Guntur Romli dalam keterangannya, Senin (10/2).
Ia juga mempertanyakan mengapa isu ini yang disorot, sementara ada berbagai kasus lain yang lebih berdampak pada masyarakat.
BACA JUGA: Brando PDIP Minta Menteri Bahlil Tidak Buat Gaduh Perihal Kelangkaan LPG 3 Kilogram
"Kenapa yang diangkat adalah kasus Hasto yang tidak menyebabkan kerugian negara? Ada banyak kasus lain yang lebih relevan, seperti masuknya Presiden Jokowi dalam daftar finalis orang terkorup versi OCCRP, kasus pagar laut, hingga kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah menelan korban jiwa," lanjutnya.
Lebih lanjut, Guntur Romli menyoroti etika dalam survei opini publik yang berkaitan dengan kasus hukum.
BACA JUGA: Eksaminasi Perkara Kasus Harun Masiku, Keputusan DPP PDIP Tidak Melanggar Hukum
"Pertama, ini tidak etis dan berpotensi menjadi alat politik. Kedua, survei semacam ini bisa memengaruhi independensi lembaga peradilan. Kita harus menghormati proses hukum tanpa intervensi opini publik atau kepentingan politik. Ketiga, tidak adil bagi tokoh yang dinilai, karena masyarakat sebagai responden belum tentu memahami persoalan hukum yang sebenarnya," tegasnya.
PDI Perjuangan menegaskan pentingnya menjaga independensi hukum dan meminta semua pihak untuk tidak menggunakan survei sebagai alat untuk membentuk opini yang berpotensi menyesatkan. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga