PDIP-PKS Tak Setuju, Golkar Masih Abu-Abu

JAKARTA - Suara-suara penolakan atas rencana kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM muncul dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Senin (27/5). Setidaknya, ada dua fraksi yang terang-terangan menolak, yakni Fraksi PDIP dan Fraksi PKS. Sedangkan Fraksi Partai Golkar masih belum memberi persetujuan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengatakan, fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM karena dinilai bakal memicu lonjakan harga-harga yang akan memukul rakyat miskin. Karena itu, dirinya meminta agar pemerintah tidak langsung menaikkan harga BBM, melainkan meningkatkan dulu potensi penerimaan pajak.

"Benahi dulu penerimaan pajak yang bocor. Kalau dengan itu belum cukup untuk APBN, baru naikkan BBM," ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rachmat mengatakan, fraksinya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan pembagian BLSM karena guyuran uang menjelang masa Pemilu akan memberi dampak politis bagi partai-partai tertentu. "Jadi, kami akan menolak BLSM," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Aziz mengatakan, saat ini fraksinya masih mengkaji bagaimana pelaksanaan BLSM. Dia mengakui, memang muncul kecurigaan bahwa BLSM akan menguntungkan partai tertentu.

"Kami minta penjelasan detil daftar penerima BLSM ini siapa saja dan mekanisme penyalurannya seperti itu. Jika penjelasan pemerintah tidak memuaskan, kami akan menolak," ucapnya.

Bagaimana tanggapan pemerintah? Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah berupaya menyusun program kompensasi kenaikan harga BBM seobyektif mungkin dengan mengesampingkan unsur politis. "Tujuan utama kita adalah menjaga kelompok masyarakat miskin dari dampak kenaikan BBM," ujarnya.

Bagaimana jika BLSM atau program kompensasi dalam RAPBN-P 2013 ditolak DPR" Chatib mengakui, pemerintah berketetapan bahwa kenaikan harga BBM harus diikuti dengan program kompensasi. Karena itu, kenaikan harga BBM bisa saja batal jika memang DPR menolak usulan alokasi dana kompensasi. "Jadi saya tegaskan, kenaikan BBM hanya bisa dilakukan kalau kompensasinya ada," jelasnya.(owi)