"Pidato SBY (16/8) memperlihatkan inkonsistensi berpikir," tegas Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, Jumat (17/8).
Dia menjelaskan, inkonsistensi itu adalah pertama, di akhir pidato ketika bicara soal enam isu utama, tak menyinggung soal ketenagakerjaan. Pada isu investasi dan penegakan hukum lebih menitik beratkan perkara modal yang diinvestasikan dan iklim kondusif namun tak bicara apa langkah-langkah agar hal tersebut berdampak pada bisa bekerjanya rakyat.
Kedua, pada Pidato RAPBN 2013 tiga sektor utama untuk meningkatkan SDM adalah pendidikan, agama, dan kesehatan. Padahal bagaimana rakyat bisa mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak jika tidak bekerja. "Ditambah pula secara terang-terangan dan berkali-kali SBY bicara soal “pemangkasan subsidi rakyat secara bertahap dan terus menerus” katanya.
Ketiga, tema pidato RAPBN 2013 adalah "Kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi domestik". Namun tema tersebut berbanding terbalik dengan alokasi anggaran dari bidang terkait.
Anggaran Kemenakertrans kurang lebih hanya Rp4 triliun dengan beban kerja penciptaan lapangan kerja yang tidak didukung kebijakan ekonomi, investasi dan perdagangan. "Anggaran tersebut harus cukup mengatasi persoalan buruh dalam dan luar negeri, serta transmigrasi yang sarat dengan berbagai konflik termasuk konflik tanah," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Keempat, kata Rieke, SBY menargetkan sumber utama APBN tahun ini 80 persen dari pajak dan akan terus menggenjot pajak pendapatan. “Dari anggaran pendapatan negara Rp1.507, 7 triliun, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.178,9 triliun, naik 16 persen dari target APBN-P 2012.
”Jelas artinya selain dari sektor pertambangan, maka pajak dari para pekerja dan buruh serta dunia usaha memiliki andil yang tidak bisa dianggap kecil,” ujarnya.
Kelima, sumber pendapatan negara yang penting lainnya menurut SBY adalah PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak). Tahun 2013 direncanakan harus menyumbang sekitar 21 persen dari total pendapatan negara, yaitu sekitar Rp324,3 triliun.
"Apabila kita perjelas maka sumbangan PNBP yang cukup signifikan juga diperoleh dari para TKI kita (di luar devisa remitens yang pada tahun 2012 diperkirakan mencapai paling tidak 72T)," jelasnya.
Yang disampaikan SBY baik dalam pidato kenegaraan, maupun pidato RAPBN 2013, menurut Rieke, adalah kebijakan politik, ekonomi, maupun anggaran yang tak berorientasi secara serius terhadap penciptaan lapangan kerja, maupun kesejahteraan hidup para pekerja maupun buruh. "Padahal omong kosong belaka klaim keberhasilan ekonomi apabila rakyat tak bekerja, dan kalaupun bekerja upah tak mencukupi utk hidup layak. Sehingga rakyat tak memiliki akses utk bisa penuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, penghasilan negara yang targetnya 80 persen dari pajak dan 16 persen dari PNBP tidak diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat.
Anggaran untuk ketenagakerjaan tak lebih dari Rp4 triliun. Anggaran Kesehatan Rp31,2 triliun, hanya 2,9 persen dari APBN, padahal amanat konstitusi 5 persen.
"Bandingkan dengan alokasi dana APBN pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok cicilan utang Luar Negeri Rp58,4 triliun. Pembayaran bunga utang Rp113, 2 triliun," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 67 Tahun Proklamasi, Kini Indonesia Dibangun Tanpa Visi
Redaktur : Tim Redaksi