JAKARTA - PDI Perjuangan meminta para kepala daerah (Kada) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) maupun penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) agar tidak takut dengan ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri( Gamawan Fauzi). Sebab, kepala daerah punya kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerahnya.
Seruan itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menanggapi ancaman Mendagri tentang sanksi pemecatan bagi kepala daerah yang menolak kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam penyaulran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Tjahjo mengakui, kepala daerah memang menjadi bagian dari birokrasi.
Namun menurutnya, kepala daerah dan wakilnya memiliki posisi politik tersendiri. "Walaupun posisi birokrasinya sebagai aparat pemerintah pusat, tapi harus dicatat bahwa posisi politik dan posisinya di hadapan publik itu sebagai kepala daerah yang didukung masyarakat di daerahnya," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/3).
Dengan posisi itu, kata Tjahjo, sudah seharusnya kepala daerah maupun wakilnya merespon aspirasi masyarakat di daerahnya. "Sebagai kepala daerah harus mendukung dan memperjuangkan aspirasi mayoritas masyarakat yang memilihnya di daerah," imbuhnya.
Tjahjo menambahkan, bukan hal aneh jika kepala darah berseberangan dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan. "Wajar saja seorang kepala daerah ikut bersama rakyatnya memperjuangkan aspirasi warga yang memilihnya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mendagri mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang tak patuh pada kebijakan pusat. Mendagri mengaku telah mengantongi sejumlah kepala daerah yang menolak kebijakan tentang penaluran BLSM. Dikatakannya, sanksi itu bisa berupa pemecatan.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incumbent Berpeluang Kalah di Putaran Pertama
Redaktur : Tim Redaksi