JAKARTA - PDIP menilai alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi menghemat anggaran, tidak masuk akal. Pasalnya, pemerintah sendiri masih mengelola anggaran dengan tidak efisien.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, setiap tahun pemerintah melakukan pemborosan APBN.
Karena itu, menurutnya, tidak pantas bagi pemerintah melalukan penghematan dengan cara yang membebani rakyat seperti menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Bagaimana menekan penghematan, tadi ada disebutkan sisa anggaran Rp30 triliun pertahun, ada perjalanan dinas yang dari audit BPK saja sudah jelas ada pemborosan," kata Maruarar kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).
Seharusnya, sambung Maruarar, pemerintah harus memperbaiki tata kelola anggarannya terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM. Selain itu pemerintah juga harus memaksimalkan pos-pos penerimaan negara.
"Ayo kita naikkan bea keluar batu bara Rp40 triliun pertahun. Kita naikkan tarif cukai untuk alkohol minuman bersoda, rokok. Ada satu jenis rokok 20 miliar batang satu tahun, dinaikkan 100 perak saja itu satu merek sudah Rp2 triliun," terang Maruarar.
Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menghimbau rekan-rekannya di parlemen untuk ikut introspeksi diri. Pasalnya, pengeluaran anggota dewan juga menjadi salah satu beban tanggungan negara. "Jangan rakyat saja dibuat berhemat," tegasnya. (dil/jpnn)
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, setiap tahun pemerintah melakukan pemborosan APBN.
Karena itu, menurutnya, tidak pantas bagi pemerintah melalukan penghematan dengan cara yang membebani rakyat seperti menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Bagaimana menekan penghematan, tadi ada disebutkan sisa anggaran Rp30 triliun pertahun, ada perjalanan dinas yang dari audit BPK saja sudah jelas ada pemborosan," kata Maruarar kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).
Seharusnya, sambung Maruarar, pemerintah harus memperbaiki tata kelola anggarannya terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM. Selain itu pemerintah juga harus memaksimalkan pos-pos penerimaan negara.
"Ayo kita naikkan bea keluar batu bara Rp40 triliun pertahun. Kita naikkan tarif cukai untuk alkohol minuman bersoda, rokok. Ada satu jenis rokok 20 miliar batang satu tahun, dinaikkan 100 perak saja itu satu merek sudah Rp2 triliun," terang Maruarar.
Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menghimbau rekan-rekannya di parlemen untuk ikut introspeksi diri. Pasalnya, pengeluaran anggota dewan juga menjadi salah satu beban tanggungan negara. "Jangan rakyat saja dibuat berhemat," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tekanan Rupiah Mulai Mereda
Redaktur : Tim Redaksi