JAKARTA – Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Sayuti Asyathri, mencurigai adanya upaya pihak-pihak tertentu berupaya mengubah demokrasi yang telah berjalan dengan baik di Indonesia, menjadi budaya fasisme guna meneguhkan politik oligarki.
“Saya yakin KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) dikendalikan mereka. Kita memiliki banyak bukti akan hal tersebut. Sepertinya ada upaya untuk menyingkirkan partai politik yang tidak diinginkan. Ini untuk meneguhkan politik oligarki,” kata Sayuti di sela-sela sidang ajudikasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Senin (21/1).
Sayangnya Sayuthi tidak menyebut siapa yang ia maksud dengan pihak-pihak tersebut.
Dia hanyamengatakan, atas kondisi ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semestinya malu. Karena satu hal yang paling dibanggakan dari periode kepemimpinannya selama dua periode yakni berjalannya demokrasi ke arah yang lebih baik, ternyata sudah berubah.
“Tapi ternyata buktinya, demokrasi seperti tengah diarahkan ke arah yang tidak baik,” katanya.
Dalam sidang ajudikasi kali ini, PDK mengajukan beberapa alasan keberatan terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PDK menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang.
“Diantaranya kita punya bukti bahwa KPUD di beberapa daerah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka tidak melakukan verifikasi faktual, sebelum pihak kami meminta dan memaksa agar diverifikasi. Dan itu pun akhirnya mereka lakukan pada hari-hari terakhir sehingga hasilnya tidak maksimal,” katanya.
PDK juga merasa dizolimi KPU DKI Jakarta dan KPU Banten. Seperti contoh di Jakarta Timur, ia mengkalim PDK telah memenuhi persyaratan termasuk kelengkapan anggota.
“Tapi meski kita sampai bawa anggota, tetap saja dianggap kurang. Demikian juga dengan di Banten,” katanya. Dia berjanji dalam sidang berikutnya, Rabu (23/1) mendatang, PDK akan membawa semua bukti-bukti terkait tudingan kecurangan KPU. (gir/jpnn)
“Saya yakin KPU (Komisi Pemilihan Umum, red) dikendalikan mereka. Kita memiliki banyak bukti akan hal tersebut. Sepertinya ada upaya untuk menyingkirkan partai politik yang tidak diinginkan. Ini untuk meneguhkan politik oligarki,” kata Sayuti di sela-sela sidang ajudikasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Senin (21/1).
Sayangnya Sayuthi tidak menyebut siapa yang ia maksud dengan pihak-pihak tersebut.
Dia hanyamengatakan, atas kondisi ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semestinya malu. Karena satu hal yang paling dibanggakan dari periode kepemimpinannya selama dua periode yakni berjalannya demokrasi ke arah yang lebih baik, ternyata sudah berubah.
“Tapi ternyata buktinya, demokrasi seperti tengah diarahkan ke arah yang tidak baik,” katanya.
Dalam sidang ajudikasi kali ini, PDK mengajukan beberapa alasan keberatan terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PDK menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang.
“Diantaranya kita punya bukti bahwa KPUD di beberapa daerah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka tidak melakukan verifikasi faktual, sebelum pihak kami meminta dan memaksa agar diverifikasi. Dan itu pun akhirnya mereka lakukan pada hari-hari terakhir sehingga hasilnya tidak maksimal,” katanya.
PDK juga merasa dizolimi KPU DKI Jakarta dan KPU Banten. Seperti contoh di Jakarta Timur, ia mengkalim PDK telah memenuhi persyaratan termasuk kelengkapan anggota.
“Tapi meski kita sampai bawa anggota, tetap saja dianggap kurang. Demikian juga dengan di Banten,” katanya. Dia berjanji dalam sidang berikutnya, Rabu (23/1) mendatang, PDK akan membawa semua bukti-bukti terkait tudingan kecurangan KPU. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beda Pendapat dengan Surya Paloh, Harry Tanoe Pilih Keluar
Redaktur : Tim Redaksi