JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Didi Supriyanto, membantah kabar bahwa partai yang tak punya kursi di DPR RI itu telah bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Didi memastikan PDP tidak melebur ke partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014.
"Ada yang mengatasnamakan PDP bergabung dengan Hanura. Kalau itu Partai Demokrasi Perjuangan, silahkan. Tapi kalau PD Pembaruan, sama sekali tidak betul. Kalau ada kader yang gabung, silahkan. Tapi jangan mengklaim PDP," ujar Didi di Jakarta, Senin (11/3).
Menurutnya, sampai saat ini kepengurusan PDP hanya satu, yakni di bawah Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional, Roy BB Janis. Karenanya jika ada pihak yang mengatasnamakan PDP, maka hal itu sudah melanggar hukum.
"Sampai saat ini kami masih melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Lembaga ini baru menyatakan putusan pada 14 Maret mendatang," ujarnya. Sebagaimana diketahui, PDP merupakan salah satu dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.
Namun Bendahara PDP, Noviantika Nasution, justru mengatakan, mereka telah lebih dulu memilih bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). "Kami sangat mencermati, sangat memerhitungkan dan dari segala aspek, maka akhirnya PAN tempat berlabuhnya PDP. Selain itu PAN juga merupakan partai reformasi yang lahir di era reformasi 1998 lalu dan sejalan dengan PDP yang lahir dalm gerakan pembaruan," ujarnya.
Sebelumnya Minggu (10/3) kemarin, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi faktual diberitakan bergabung dengan Partai Hanura. Di antaranya adalah Partai Kedaulatan, Partai Republikan, Partai Nasional Republik, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera.(gir/jpnn)
"Ada yang mengatasnamakan PDP bergabung dengan Hanura. Kalau itu Partai Demokrasi Perjuangan, silahkan. Tapi kalau PD Pembaruan, sama sekali tidak betul. Kalau ada kader yang gabung, silahkan. Tapi jangan mengklaim PDP," ujar Didi di Jakarta, Senin (11/3).
Menurutnya, sampai saat ini kepengurusan PDP hanya satu, yakni di bawah Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional, Roy BB Janis. Karenanya jika ada pihak yang mengatasnamakan PDP, maka hal itu sudah melanggar hukum.
"Sampai saat ini kami masih melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Lembaga ini baru menyatakan putusan pada 14 Maret mendatang," ujarnya. Sebagaimana diketahui, PDP merupakan salah satu dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014.
Namun Bendahara PDP, Noviantika Nasution, justru mengatakan, mereka telah lebih dulu memilih bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). "Kami sangat mencermati, sangat memerhitungkan dan dari segala aspek, maka akhirnya PAN tempat berlabuhnya PDP. Selain itu PAN juga merupakan partai reformasi yang lahir di era reformasi 1998 lalu dan sejalan dengan PDP yang lahir dalm gerakan pembaruan," ujarnya.
Sebelumnya Minggu (10/3) kemarin, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi faktual diberitakan bergabung dengan Partai Hanura. Di antaranya adalah Partai Kedaulatan, Partai Republikan, Partai Nasional Republik, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Alie Dinilai Kurang Tepat Jadi Ketum
Redaktur : Tim Redaksi