TOLITOLI - Puluhan tenaga honor Kategori Satu (K1) yang dinyatakan tidak lolos oleh BKN berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian bersama BPKP Senin (13/5) melakukan aksi menuntut Pemkab dan DPRD memperjuangkan nasib mereka.
Honorer ini keberatan atas pengumuman yang hanya meloloskan 17 honorer K1 dari 300 orang yang sempat dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK), kemudian diumumkan untuk dilakukan uji publik, agar mendapat sanggahan dari masyarakat.
"Kami minta rekan-rekan sesama honor untuk keluar kantor dan bersama memperjuangkan hak kita melalui DPRD," kata Istiqlal, saat mengajak honorer K1 yang bekerja di BKD Tolitoli, Sulawesi Tengah.
Usai menghimpun rekannya, massa kemudian berombongan ke kantor DPRD Tolitoli. Di hadapan anggota DPRD dan Kepala BKD Tolitoli, Syamsudin Ibrahim, massa meminta agar lebih proaktif ke Pusat untuk agar diloloskan.
"Kami minta anggota DPRD mendesak Pemkab untuk mencarikan solusi agar kami yang benar-benar mengabdi bisa diloloskan seperti 17 nama yang telah diumumkan," tegas Syahril, salah seorang honorer K1.
Anggota DPRD Tolitoli, Mansyur Pondang mengatakan, penyebab sehingga tidak lolosnya tenaga honorer K1 yang benar-benar mengabdi alias bukan “siluman” dikarenakan oleh oknum pegawai BKD Tolitoli yang diduga sengaja memasukan orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengabdi yang kemudian lolos dalam 300 nama dan dinyatakan MK.
"BKD Tolitoli seharusnya mencoret nama-nama honorer yang memang benar-benar tidak pernah mengabdi, saya kira saat verifikasi di tingkat daerah, nama-nama yang tidak betul ini sudah bisa dihilangkan, namun tetap dikirim berkasnya. Nah inilah yang kemudian menjadi virus bagi yang lain, yang memang betul-betul mengabdi sebagai tenaga honor, sehingga tidak lolos,"jelas Mansyur.
Untuk itu, Mansyur menegaskan, BKD untuk bekerja keras dan lebih pro aktif memperjuangkan nasib tenaga honor K1 yang bukan “siluman’ karena di balik tidak lolosnya nama-nama honorer murni tersebut, menurutnya dikarenakan prilaku oknum pegawai BKD yang diduga ingin mengambil keuntungan dan akhirnya mengorbankan nasib orang.
Kepala BKD Tolitoli Syamsudin Ibrahim pada kesempatan itu meski sempat berkelit tidak tahu masalah. Ia beralasan baru menjabat. "Hasil keterangan BKN dan Menpan, solusi untuk honorer K1 Tolitoli adalah dapat menunjukan SPUM gaji, jika tidak akan diakomodir ke K2," jelas Syamsudin. (yus/awa/jpnn)
Honorer ini keberatan atas pengumuman yang hanya meloloskan 17 honorer K1 dari 300 orang yang sempat dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK), kemudian diumumkan untuk dilakukan uji publik, agar mendapat sanggahan dari masyarakat.
"Kami minta rekan-rekan sesama honor untuk keluar kantor dan bersama memperjuangkan hak kita melalui DPRD," kata Istiqlal, saat mengajak honorer K1 yang bekerja di BKD Tolitoli, Sulawesi Tengah.
Usai menghimpun rekannya, massa kemudian berombongan ke kantor DPRD Tolitoli. Di hadapan anggota DPRD dan Kepala BKD Tolitoli, Syamsudin Ibrahim, massa meminta agar lebih proaktif ke Pusat untuk agar diloloskan.
"Kami minta anggota DPRD mendesak Pemkab untuk mencarikan solusi agar kami yang benar-benar mengabdi bisa diloloskan seperti 17 nama yang telah diumumkan," tegas Syahril, salah seorang honorer K1.
Anggota DPRD Tolitoli, Mansyur Pondang mengatakan, penyebab sehingga tidak lolosnya tenaga honorer K1 yang benar-benar mengabdi alias bukan “siluman” dikarenakan oleh oknum pegawai BKD Tolitoli yang diduga sengaja memasukan orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengabdi yang kemudian lolos dalam 300 nama dan dinyatakan MK.
"BKD Tolitoli seharusnya mencoret nama-nama honorer yang memang benar-benar tidak pernah mengabdi, saya kira saat verifikasi di tingkat daerah, nama-nama yang tidak betul ini sudah bisa dihilangkan, namun tetap dikirim berkasnya. Nah inilah yang kemudian menjadi virus bagi yang lain, yang memang betul-betul mengabdi sebagai tenaga honor, sehingga tidak lolos,"jelas Mansyur.
Untuk itu, Mansyur menegaskan, BKD untuk bekerja keras dan lebih pro aktif memperjuangkan nasib tenaga honor K1 yang bukan “siluman’ karena di balik tidak lolosnya nama-nama honorer murni tersebut, menurutnya dikarenakan prilaku oknum pegawai BKD yang diduga ingin mengambil keuntungan dan akhirnya mengorbankan nasib orang.
Kepala BKD Tolitoli Syamsudin Ibrahim pada kesempatan itu meski sempat berkelit tidak tahu masalah. Ia beralasan baru menjabat. "Hasil keterangan BKN dan Menpan, solusi untuk honorer K1 Tolitoli adalah dapat menunjukan SPUM gaji, jika tidak akan diakomodir ke K2," jelas Syamsudin. (yus/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nenek Tewas Terpanggang
Redaktur : Tim Redaksi