JAKARTA - Reaksi atas dilibatkannya personel TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih bergulir. Kali ini, kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) yang bersuara. Mereka menilai keterlibatan anggota TNI tersebut tidak diperlukan.
"Kami mempertanyakan pengerahan TNI dan model kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi atas kenaikan BBM," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Sabtu (24/3).
Penggunaan personel TNI untuk mengantisipasi aksi protes kenaikan harga BBM dinilai tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Misalnya terkait pertahanan dan pembagian peran antara TNI dan Polri.
Selain itu, secara politik memperlihatkan ekspresi kekuasaan yang berlebihan dari pihak penguasa. "Bagi kami melibatkan TNI dalam tindakan-tindakan pengamanan merupakan sesuatu yang ilegal," kata Haris.
Alasannya, bertentangan dengan aturan main pelibatan TNI dalam tugas-tugas militer selain perang. "Seharusnya pelibatan melalui sebuah keputusan politik dari presiden dengan persetujuan DPR," imbuhnya.
Terjadinya aksi kekerasan dalam menangani demo BBM juga menjadi catatan. Kontras menyayangkan masih terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat kepolisian terhadap demonstran. Misalnya yang terjadi di Jogjakarta, Makasar, Medan, dan Jakarta.
Dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2012, Kontras mencatat terjadi 128 aksi demo anti kenaikan BBM. Dari jumlah itu, 98 aksi berjalan lancar dan 30 demo yang dibubarkan atau terjadi bentrok dengan aparat. Sementara jumlah korban luka-luka mencapai 83 orang.
Haris mengatakan, aksi menolak kenaikan harga BBM merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. "Apalagi rencana kenaikan harga BBM merupakan isu yang kontroversial dan memerlukan partisipasi suara publik sebelum diputuskan," terangnya.
Seharusnya, lanjut dia, ekses negatif dari aksi demonstrasi itu bisa direspon aparat dengan pendekatan penegakan hukum. Kontras memandang aksi menentang kenaikan BBM bukan merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. "Meski mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap pemimpin pemerintahan saat ini," katanya.
Seperti diketahui, personil TNI ikut mengamankan Istana Kepresidenan saat terjadi demo menolak kenaikan harga BBM (21/3). Pihak Istana malah menyebut, TNI juga perlu mengamankan objek vital lain dengan berkoordinasi dengan Polri.
Sementara Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, TNI tidak mengelola dan menghadapi para demonstran. Sebab, itu merupakan tugas Polri. Namun, TNI juga punya tugas menjaga objek vital. " TNI harus siap dalam waktu yang tepat apabila diperlukan," katanya. (fal/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syaukani HR, Sekali Suntik Rp 1,2 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi