jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Makamah Konstitusi Mahfud MD menyebut pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terpilih yang digelar pada 20 Oktober 2019 mendatang bakal berjalan lancar.
“Saya optimistis pelantikan akan berjalan lancar dan baik 100 persen,” kata Mahfud MD kepada wartawan di sela-sela acara diskusi Korp Alumini Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10).
BACA JUGA: Jokowi Bakal Dilantik untuk Periode Kedua, Kiai Maruf Kebagian Bikin Acara Doa
Mahfud menerangkan, yang harus dipikirkan bukan lagi masalah pelantikan, melainkan harapan-harapan dari presiden untuk membenahi kebijakan dasarnya, membenahi carut marut demokrasi di tanah air, agar ke depannya Indonesia semakin baik.
“Harapannya setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi harus menjalankan pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya.
BACA JUGA: OSO Minta Jokowi Jangan Kompromi soal Kabinet
Mahfud menambahkan bahwa proses pemilu sudah berakhir karena sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dan masyarakat serta elit-elit politik harus menerimanya dengan lapang.
“Kita kan sudah memilih presiden dan wakilnya, yang secara legal dan konstitusional sudah sah, jadi secara politik itu, pemerintah baru ini sudah terpilih secara sah,” ujarnya.
BACA JUGA: Zulhas Ajak Umat Islam Bersatu Dukung Pemerintahan Jokowi
Hal senada juga dilontarkan pengamat Hukum Tata Negara Margharito Kamis, dia menyatakan bahwa pelantikan presiden akan berjalan dengan mulus dan lancar.
“Saya kira semua berjalan lancar, apalagi puluhan ribu aparat keamanan sudah berjaga. Siapa yang berani menggagalkan pelantikan itu. Aparat pasti akan bertindak tegas,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Soesatyo menyatakan bahwa mengawal pelantikan presiden secara aman dan damai adalah tugas sejarah.
“Dengan acara ini berjalan damai, maka bisa memberi respons positif dunia internasional kepada Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus berjiwa satria dan harus mau berjuang mengakhiri kegaduhan politik yang selama melukai kedaulatan rakyat Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, sebanyak 30.000 personil TNI/POLRI dikerahkan untuk bersiaga menjaga kompleks DPR selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Ribuan personil gabungan itu akan melakukan penyisiran di ring satu dan dua agar pelantikan berjalan lancar. Terhitung mulai Selasa (15/10) sampai Minggu (20/10) Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin demonstrasi. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan