Pelapor Jawaban UN Bocor dari Kalangan PNS

JAKARTA - Sidang sengketa permintaan informasi publik terkait naskah kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2011 antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) segera memasuki tahap akhir. Hari ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) akan mengambil putusan atas kasus itu.

Awalnya, permintaan ICW agar naskah kunci jawaban UN tersebut dibuka adalah untuk mencocokkan kunci jawaban yang diduga bocor dengan kunci aslinya. Namun, pihak Kemdikbud menganggap naskah kunci jawaban UN sebagai dokumen rahasia negara yang dikecualikan.


Pantauan JPNN.COM di gedung KIP, Selasa (28/5) siang tadi, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner, Ahmad Alamsyah Saragih itu sempat diskors karena majelis harus menyimpulkan putusan yang akan mereka sampaikan.


Sebelum diskors, majelis komisoner meminta pemohon dalam hal ini ICW membuka locus delicti (lokasi kejadian) sebagaimana permintaan teromohon. Namun, Febri Hendri dari ICW dari pemohon mengaku hanya bisa membuka lokasinya saja, namun tidak mau membeber pihak sumber pelapor kebocoran naskah kunci jawaban UN tersebut.

"Pada prinsipnya kami akan membuka pelapor dan locus delicti-nya di mana. Tapi sebelum ini kami sudah minta skema perlindungan terhadap pelapor, itu belum ada kejelasan dari Kemdikbud," kata Febri.

Dalam sidang itu, perwakilan Kemdikbud, Setiono mengatakan, seandainya temuan ini dilaporkan sesaat setelah pemohon menerima laporan, maka akan ditindaklanjuti. Bahkan, katanya, Kemdikbud pasti melindungi pelapor karena hal itu sudah diatur dalam prosedur tentang mekanisme penanganan pengaduan.

Setelah mempertimbangkan permintaan termohon agar ICW membuka locus delicti-nya, Febri bersedia membuka sebagian identitas pelapor. "Pelapor kami seorang PNS, kalau dia akan buka ke Kemdikbud dan diketahui publik, dia akan dimusuhi teman-temannya. Apa proses perlindungannya?" ungkap Febri.

Saat itu, Febri juga mengaku bersedia berikan lokasi terjadinya kebocoran. Namun, pihaknya tetap belum bersedia memberikan identitas pelapor karena masih menunggu sistem perlindungan terhadap pelapor.(Fat/jpnn)