jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir menilai pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak tepat, di tengah pandemi corona seperti saat ini.
Terlebih lagi, ujar Anas, pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja.
BACA JUGA: Materi Pelatihan Prakerja Dikritik
"Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," kata Anas, Jumat (17/4).
Anas mengatakan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat.
BACA JUGA: Jangan Galau jika Belum Lolos Seleksi Kartu Prakerja, Masih Ada Kesempatan Lain
Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen.
Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.
BACA JUGA: Menteri Airlangga Bicara Syarat Mudah Mendapat Kartu Prakerja
"Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja," tegas Anas.
Ia menegaskan anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan.
"Berbeda jika Kartu Prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian," ujarnya.
Anas berpendapat jika tetap diperlukan adanya pelatihan online, jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tepat sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja.
Penunjukkan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.
"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," pungkasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy