MATARAM-Pembagian kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diduga telah dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan pungutan. Kabar yang beredar, warga di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara dipungut biaya oleh oknum kader di kelurahan tersebut ketika mengambil e-KTP.
Namun, kabar itu langsung dibantah Lurah Ampenan Utara, Saharudin. ‘’Isu pungli itu tidak benar,” kata Saharudin, Kamis (10/1).
Dia menegaskan, tidak pernah menginstruksikan kader atau petugas lainnya untuk melakukan pungutan apapun. Semuanya sesuai aturan. Pembagian e-KTP secara gratis. ‘’e-KTP yang ada kami serahkan ke masing-masing ketua RT,” ungkapnya.
Pembagian secara langsung itu untuk memudahkan masyarakat. Itu juga dilakukan untuk mencegah membeludaknya warga di kantor lurah. Menurutnya kantor lurah tidak cukup untuk menampung 3.313 warga yang akan dibagikan e-KTP-nya. ‘’Isu berkembang setelah dua hari pembagian,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan, ada SMS dengan nomor tidak dikenal masuk ke HP-nya. Kata dia, pengirim SMS tersebut, turut membawa nama oknum wartawan di salah satu media. ‘’Ini nomornya. Saya telepon tapi tidak ada jawaban,” katanya sambil menunjukkan nomor telepon yang dimaksud.
Dia menginginkan jangan ada isu-isu yang tidak benar. Karena akan meresahkan masyarakat dan mencemarkan nama baik. Sementara itu, siang kemarin berlangsung pembagian e-KTP di Lingkungan Tinggar. Beberapa ibu-ibu berkumpul untuk menerima e-KTP miliknya. ‘’Kami beri uang jalan secara sukarela, kok,” kata Tuti, seorang warga Lingkungan Tinggar.
Dia dan warga lainnya mengakui memberikan uang Rp 1.000 sampai Rp 2.000 kepada seorang kader yang sukarela mengantarkan e-KTP kepada warga.‘’Saya tidak pernah meminta, tapi masyarakat memberi secara sukarela,” kata Suadah, kader yang mengantarkan e-KTP milik warga. Dia sama sekali tidak pernah membawa nama lurah dan aparat lainnya. Dia hanya berkeliling membagikan e-KTP kepada warga Lingkungan Tinggar.(cr-fai)
Namun, kabar itu langsung dibantah Lurah Ampenan Utara, Saharudin. ‘’Isu pungli itu tidak benar,” kata Saharudin, Kamis (10/1).
Dia menegaskan, tidak pernah menginstruksikan kader atau petugas lainnya untuk melakukan pungutan apapun. Semuanya sesuai aturan. Pembagian e-KTP secara gratis. ‘’e-KTP yang ada kami serahkan ke masing-masing ketua RT,” ungkapnya.
Pembagian secara langsung itu untuk memudahkan masyarakat. Itu juga dilakukan untuk mencegah membeludaknya warga di kantor lurah. Menurutnya kantor lurah tidak cukup untuk menampung 3.313 warga yang akan dibagikan e-KTP-nya. ‘’Isu berkembang setelah dua hari pembagian,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan, ada SMS dengan nomor tidak dikenal masuk ke HP-nya. Kata dia, pengirim SMS tersebut, turut membawa nama oknum wartawan di salah satu media. ‘’Ini nomornya. Saya telepon tapi tidak ada jawaban,” katanya sambil menunjukkan nomor telepon yang dimaksud.
Dia menginginkan jangan ada isu-isu yang tidak benar. Karena akan meresahkan masyarakat dan mencemarkan nama baik. Sementara itu, siang kemarin berlangsung pembagian e-KTP di Lingkungan Tinggar. Beberapa ibu-ibu berkumpul untuk menerima e-KTP miliknya. ‘’Kami beri uang jalan secara sukarela, kok,” kata Tuti, seorang warga Lingkungan Tinggar.
Dia dan warga lainnya mengakui memberikan uang Rp 1.000 sampai Rp 2.000 kepada seorang kader yang sukarela mengantarkan e-KTP kepada warga.‘’Saya tidak pernah meminta, tapi masyarakat memberi secara sukarela,” kata Suadah, kader yang mengantarkan e-KTP milik warga. Dia sama sekali tidak pernah membawa nama lurah dan aparat lainnya. Dia hanya berkeliling membagikan e-KTP kepada warga Lingkungan Tinggar.(cr-fai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 73 Stupa Candi Borobudur Ditutup Plastik
Redaktur : Tim Redaksi