KALANGANYAR – Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Sabtu (29/6) diwarnai kericuhan. Pasalnya, puluhan warga yang merasa berhak mendapatkan kartu untuk pengambilan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu memarahi para pemimpin desa desa setempat, karena dianggap tidak adil.
Dari seribuan lebih warga miskin yang ada di daerah ini, hanya 324 rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapatkan kartu tersebut. Pantuan Radar Banten (Grup JPNN), pembagian KPS di kantor Desa Aweh, yang dimulai sekira pukul 8.30 WIB awalnya berjalan tertib.
Warga yang datang dari delapan kampung sabar mengantre menunggu panggilan. Namun, situasi mendadak berubah, setelah ada sekelompok warga yang tidak terdaftar namanya tetapi ikut mengantre. Para calon penerima KPS berlomba-lomba mendatangi petugas yang ada di dalam kantor desa. Melihat kejadian tersebut, Sekretaris Desa (sekdes) Aweh, Kecamatan Kalanganyar Sahali pun ke luar. Ia langsung menenangkan warga, dan berjanji kepada warga miskin yang tak terdaftar akan mengusahakannya.
“Semua akan kebagian KPS, asalkan syaratnya terpenuhi,” katanya kepada para calon penerima BLSM itu.
Ditemui usai pembagian KPS, Sekdes Aweh, Kecamatan Kalanganyar Sahali menerangkan, penerima BLSM di wilayahnya hanya 324 RTS dari jumlah penduduk 12.000 jiwa. “Kami belum mengetahui, kapan bantuan ini (BLSM-red) bisa dicarikan. Senin pekan depan atau kapan,” katanya.
Sahali berjanji, akan memperjuangkan warga yang tidak terdaftar sebagai penerima KPS. “Sebenarnya itu bukan tanggung jawab kami, karena datanya berasal dari pemerintah pusat,” katanya.
Kades Aweh, Kecamatan Kalanganyar Yopi Rapiudin mengatakan, akibat BLSM pemerintahan desa kini menjadi sasaran kemarahan warga. “Ada positifnya program ini, yaitu membantu warga miskin. Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah untuk tidak sembarangan mendata warga miskin,” katanya. (nce/zis)
Dari seribuan lebih warga miskin yang ada di daerah ini, hanya 324 rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapatkan kartu tersebut. Pantuan Radar Banten (Grup JPNN), pembagian KPS di kantor Desa Aweh, yang dimulai sekira pukul 8.30 WIB awalnya berjalan tertib.
Warga yang datang dari delapan kampung sabar mengantre menunggu panggilan. Namun, situasi mendadak berubah, setelah ada sekelompok warga yang tidak terdaftar namanya tetapi ikut mengantre. Para calon penerima KPS berlomba-lomba mendatangi petugas yang ada di dalam kantor desa. Melihat kejadian tersebut, Sekretaris Desa (sekdes) Aweh, Kecamatan Kalanganyar Sahali pun ke luar. Ia langsung menenangkan warga, dan berjanji kepada warga miskin yang tak terdaftar akan mengusahakannya.
“Semua akan kebagian KPS, asalkan syaratnya terpenuhi,” katanya kepada para calon penerima BLSM itu.
Ditemui usai pembagian KPS, Sekdes Aweh, Kecamatan Kalanganyar Sahali menerangkan, penerima BLSM di wilayahnya hanya 324 RTS dari jumlah penduduk 12.000 jiwa. “Kami belum mengetahui, kapan bantuan ini (BLSM-red) bisa dicarikan. Senin pekan depan atau kapan,” katanya.
Sahali berjanji, akan memperjuangkan warga yang tidak terdaftar sebagai penerima KPS. “Sebenarnya itu bukan tanggung jawab kami, karena datanya berasal dari pemerintah pusat,” katanya.
Kades Aweh, Kecamatan Kalanganyar Yopi Rapiudin mengatakan, akibat BLSM pemerintahan desa kini menjadi sasaran kemarahan warga. “Ada positifnya program ini, yaitu membantu warga miskin. Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah untuk tidak sembarangan mendata warga miskin,” katanya. (nce/zis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Guru Penerima Sertifikasi Keluhkan Pungli
Redaktur : Tim Redaksi