JAKARTA - Setelah sempat terhenti karena reses Dewan Perwakilan Rakyat, perumusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dikebut lagi. Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi 8 DPR sama-sama berkomitmen untuk mempercepat penetapan BPIH. Itu dilakukan agar para calon jamaah haji (CJH) bisa segera memiliki kepastian harga yang harus mereka lunasi.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kemenag Slamet Riyanto menuturkan, jadwal pasti lanjutan pembahasan BPIH bersama Komisi 8 akan segera ditetapkan. "Dari awal kita ingin pembahasan BPIH ini segera tuntas," kata dia ketia ditemui di Kantor Kemenag di Jakarta, Minggu (20/5).
Setelah para petinggi Kemenag bertandang ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, muncul dugaan jika usulan harga sewa pemondokan yang sudah terlanjur dimasukkan ke Komisi 8 akan dikoreksi kembali. Koreksi harga sewa pemondokan itu dilakukan karena harga sewa pemondokan di Saudi terus meningkat.
Setelah berkunjung ke Saudi, Slamet tidak memungkiri jika harga sewa pemondokan terus meroket. Hal ini dipengaruhi renovasi besar-besaran sejumlah pemondokan yang berada di radius sasaran pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia mematok radius pemondokan paling jauh sekitar 2.500 meter dari Masjidil Haram.
Ketika dipantau, harga pemondokan ada yang naik sampai seratus persen dibandingkan harga sewa tahun lalu. Kondisi tersebut cukup membuat jajaran pemerintah cemas. Pasalnya, mereka sudah terlanjur mengusulkan kisaran harga sewa pemondokan ke Komisi 8 yang rata-rata di bawah harga sewa pemondokan terbaru.Seperti sudah dibahas di DPR, pemerintah terlanjur mengajukan anggaran pemondokan sebesar SAR 4.500 per jamaah.
Harga yang sudah dibawah rata-rata tarif sewa pemondokan itu ternyata masih ditawar lagi oleh anggota Komisi 8. Salah satu anggota komisi, Choirun Nisa, meminta biaya pemondokan dipatok sama seperti tahun lalu, yaitu SAR 3.850. Setelah dipotong subsidi, harga sewa pemondokan yang ditanggung jamaah haji tinggal sebesar SAR 2.850 per jamaah.
Meskipun ada tanda-tanda akan mengoreksi anggaran sewa pemondokan, namun Slamet belum bisa memastikan nominalnya. "Ditunggu saja nanti," kata dia. Slamet memastikan pemerintah masih tetap memberikan subsidi untuk pos anggaran sewa pemondokan kepada jamaah haji. (wan/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelaku Penembakan di Papua Diduga Kelompok Bayaran
Redaktur : Tim Redaksi