Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menegaskan bahwa pembangunan gedung baru MK kala itu dilakukan tanpa tender. "Yang saya laporkan itu bukan person. Tapi pembangunan gedung MK yang penunjukan langsung (tanpa tender)," ungkap Nazaruddin usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus PLTS, Kamis (13/7) malam.
Menurut Nazar, penunjukan langsung terhadap proyek di MK itu bukanlah proyek yang luarbiasa, yang mengharuskan ada penunjukan langsung. Padahal nilai proyeknya mencapai Rp300 miliar. "Masa senilai proyek hampir kurang lebih Rp300 miliar ditunjuk langsung. Nanti biar KPK periksa ada korupsinya gak," bebernya.
Nazar juga mengatakan bukan hanya pembangunan barunya yang dilakukan melalui penunjukkan langsung. Tapi hal serupa juga terjadi pada pembangunan gedung Diklat MK. Namun dia tidak menyebut nilai proyeknya.
Menurut Nazar, ketika itu dia masih duduk di Komisi III DPR, tepatnya selaku koordinator anggaran Komisi III. Nah, saat pembangunan gedung baru MK selesai dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada kejanggalan pada peosesnya.
"Memang proyek itu sudah selesai. Waktu itu ada temuan BPK yang dilaporkan ke komisi III. Waktu itu kita suruh BPK klarifikasi penemuannya itu. Nah itu yang sekarang saya lapor ke KPK," terangnya.
Pembangunan gedung baru MK yang dimenangkan PT PP itu sendiri menurutnya penuh kejanggalan. Karena bagaimaimana bisa proyek Rp300 miliar dilakukan penunjukan langsung. Dugaan pelanggaran makin menguat karena adanya temuan BPK RI tersebut.
Dikatakannya juga, sebelum proyek itu berjalan, pihak PT PP mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR, Pimpinan MK dan Sekjen MK. "PP nya waktu itu sebelum proyek ini dijalankan ada pertemuan di restoran Bebek Bali yang dulu dekat Senayan sebelum dibongkar. Pertemuan antara beberapa teman komisi III dengan pimpinan MK dan sekjen MK," pungkasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Trio Bom Depok Sudah Komplit
Redaktur : Tim Redaksi