jpnn.com - TANJUNG PRIOK – Baru sehari di-lauching, proyek giant sea wall (GSW) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sudah mengundang protes. Tak tanggung-tanggung, protes tersebut datang dari Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono.
Heru kecewa karena pemerintah pusat melakukan groundbreaking tanpa koordinasi dengan Pemkot Jakarta Utara. Padahal, proyek tersebut berdampak pada warga yang tinggal di pesisir Jakarta. Khususnya nelayan yang sudah bertahun-tahun menempati kampungnya.
BACA JUGA: Stand Up Comedy Balas Bully Bekasi
Heru mengatakan, proyek giant sea wall akan berdampak besar terhadap ribuan nelayan yang tinggal di pesisir Jakarta. Dia memperkirakan, proses pembangunan tanggul penahan ombak yang diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomiam Chairul Tanjung Kamis (9/10) itu akan diwarnai berbagai persoalan. Salah satunya persoalan sosial di pemukiman pesisir.
Karena itu, kata dia, perlu koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk memikirkan solusinya. Sayang, kata Heru, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi. ’’Saya belum pernah diundang diskusi dengan Kementrian Koordinator Perekonomian maupun Kementerian PU. Acara groundbreaking pun saya tidak dapat undangan,’’ ungkapnya.
BACA JUGA: Bekasi Jadi Buah Bibir di Media Sosial
Menurut Heru, proyek giant sea wall secara tidak langsung akan menggeser pemukiman warga di pesisir Jakarta. Karena itu, pemerintah harus memiliki rencana pasti soal relokasi warga. Lantaran tidak dilibatkan dalam koordinasi proyek tersebut, Heru belum memiliki gambaran soal pemindahan warga dari pesisir Jakarta.
Dia pun tidak bertanggung jawab jika timbul gejolak dari warga saat proses pembangunan berlangsung. "Belum ada keputusan kemana warga akan dipindah," ucap Heru.
BACA JUGA: Pulang Melayat Suprihatini jadi Mayat
Padahal, sambungnya, ada ratusan warga di pesisir Jakarta yang akan terdampak proyek giant sea wall. Untuk pembangunan tanggul sepanjang 75 meter saja, diprediksi ada seratus KK yang akan terdampak. Karena itu, dia berharap Pemerintah Pusat mengajak Pemerintah Daerah membicarakan solusinya.
Dia mengusulkan agar pemerintah pusat membangunan flat di luar Jakarta untuk merelokasi warga. Sebab, banyak warga yang tinggal dan menetap di sana berasal dari wilayah lain.
’’Jadi mereka bisa dipindahkan ke sana. Supaya tidak kehilangan mata pencaharian, dibangunkan juga pelelangan ikan disana,’’ pintanya. Heru menambahkan, koordinasi soal pemindahan warga harus dilaksanakan segera. Sebab, pembangunan mulai berjalan. (syn/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parade -Komunitas Cosplay Temui Ahok
Redaktur : Tim Redaksi