jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menargetkan Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 1.000 kilometer (km) pada 2019.
Untuk merealisasikan target tersebut, BPJT tahun depan melelang jalan tol Sukabumi–Ciranjang–Padalarang sepanjang 120 km dan Bawen–Jogjakarta sepanjang 71,56 km.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Ekonomi Masih Aman Setelah Demo 4 November
Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, pemerintah merealisasikan 176 km jalan tol dalam dua tahun terakhir.
Selain itu, masih ada 30 ruas jalan tol sepanjang 1.300 km yang masih memasuki tahap konstruksi.
BACA JUGA: Oktober 2016, Kontrak PT PP Capai Rp 27,38 triliun
’’Termasuk tol trans-Jawa dan tol trans-Sumatera,’’ terangnya.
Tol Sukabumi–Ciranjang–Padalarang sepanjang 120 km akan menghubungkan Sukabumi dengan Bandung.
BACA JUGA: Usaha Pertambangan dan Jasa Perusahaan Masih Jeblok
Tol itu bakal tersambung dengan tol Bogor–Sukabumi yang sedang dibangun dan tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang) yang menghubungkan Jakarta–Bandung.
Tol Bawen–Jogjakarta akan melewati Kabupaten Semarang, Magelang, dan Sleman.
Investasinya diperkirakan mencapai Rp 12 triliun–Rp 13 triliun.
Nanti tol Bawen–Jogjakarta terkoneksi dengan tol trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta–Semarang–Solo–Surabaya.
Saat ini feasibility study dikerjakan dan selesai enam bulan mendatang.
Artinya, proyek yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wisatawan ke Borobudur tersebut dapat dimulai pada 2017 atau 2018.
Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan kinerja Kementerian PUPR dan kerja sama negara dengan swasta.
’’Infrastruktur terus kita kejar. Saya sudah sampaikan kepada Menteri PU. Saya nggak mau kerja satu sif, maunya tiga sif. Sebab, kita sudah tertinggal jauh,’’ jelasnya saat membuka Indonesia Infrastructure Week kemarin (9/11).
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas lantaran mampu meningkatkan daya saing.
Pemerintah bahkan menghemat anggaran demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
’’Tahun kemarin anggaran rapat dan perjalanan dinas kita potong separo. Nyatanya nggak ada apa-apa. Ini hanya keberanian,’’ ujar Jokowi.
Infrastruktur yang sudah dibangun, tutur Jokowi, nanti dilepas ke pasar modal untuk dikelola swasta dengan skema konsesi.
Jadi, anggaran pemerintah yang dibelanjakan untuk pembangunan proyek bisa kembali digunakan untuk membuat proyek lain.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan Rp 5.500 triliun.
Saat ini APBN hanya mampu menutup seperempat dari kebutuhan pembiayaan tersebut. (tyo/c14/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pahlawan Ekonomi Diajak Merapatkan Barisan
Redaktur : Tim Redaksi