jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Tenrisau mengatakan masalah pertanahan di Indonesia saat ini terjadi karena harga tanah yang tinggi.
Sementara itu, ketersediaan tanah pemerintah sangat terbatas.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN: Girik Bukan Bukti Kepemilikan Tanah
Hal tersebut dia sampaikan dalam Seminar dan Musyawarah Nasional XXIX yang diadakan Asian Law Students Association di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar secara daring, Kamis (10/3).
"Salah satu yang menghambat kegiatan pembangunan ialah bagaimana menyediakan tanah secara utuh atau baik," ujar Andi.
BACA JUGA: Pelatihan RDTR Melibatkan Pemerintah Daerah
Menurutnya, keberadaan tanah relatif tetap, tetapi kebutuhan akan tanah makin hari makin bertambah.
"Sehingga tempat tinggal juga bertambah, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tanah," ujar Andi.
BACA JUGA: Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Kementerian ATR/BPN Gencarkan Sosialisasi
Dia menambahkan hal tersebut menyebabkan perkembangan kota kurang efisien dan pembangunan yang tidak merata.
Oleh karena itu, peran pemerintah perlu memaksimalkan dalam menguasai, mengendalikan, serta menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi melalui pembentukan Badan Bank Tanah.
"Ekonomi berkeadilan kita maknai bahwa keadilan harus bisa berpihak pada kelompok yang lemah," tutupnya. (mcr18/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jual Beli Tanah dan Rumah Harus Ada BPJS, Prosesnya Ternyata Singkat Banget
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Mercurius Thomos Mone