JAKARTA – Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskan, Senin pekan depan Komisi II akan menggelar rapat terbuka, sekaligus rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu untuk membicarakan secara khusus agenda pembentukan Dewan Kehoramatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
“Termasuk bagaimana mekanismenya, pengaturannya dimana hal-hal itu harus mendapatkan pemahaman yang sama berdasarkan ketentuan UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu,” kata Agun memberikan keterangan pers, Selasa (15/5), di Jakarta.
Dijelaskan Agun, kendati DKPP bersifat tetap, tapi tidak diartikan seperti lembaga KPU dan Bawaslu.
Kembali ke khitohnya, lanjut dia, DKPP merupakan institusi baru yang memang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus agar hal-hal berkaitan pemilu lebih baik. “Tidak ada lagi Tom and Jerry antara KPU dan Bawaslu,” kata politisi Partai Golkar, itu.
Ketua Bawaslu, Muhammad, menambahkan, Bawaslu sebenarnya tidak mewakili personal, melainkan perwakilan dari unsur lembaga lembaga. “Jadi tidak membawa suara orang perorang,” tegasnya, Selasa (15/5).
Dijelaskan Muhammad, wakil dari Bawaslu di DKPP itu nantinya menjadi corong menyuarakan hasil keputusan pleno di Bawaslu. “Tidak ada keputusan personal, tanpa didasari atau dikuatkan keputusan pleno sebelumnya,” ujarnya.
“Apapun yang disampaikan unsur Bawaslu, adalah apa yang menjadi keputusan pleno Bawaslu di tingkat internal untuk diteruksan dalam tingkat DKPP,” tambah Muhammad.
Seperti diketahui, berdasarkan perintah UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, dua bulan sejak Anggota KPU dan Bawaslu dilantik harus sudah terbentuk DKPP. Berarti 11 Juni 2012 sudah terbentuk. Unsur dalam DKPP sesuai UU tersebut adalah masing-masing satu dari KPU dan Bawaslu, serta lima tokoh masyarakat yang masing-masing diusulkan dua dari pemerintah dan tiga dari DPR. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hidayat Minta Panwas Serius Usut Money Politic
Redaktur : Tim Redaksi