Pemda Acuhkan Masalah Sosial, Mensos Ancam Tarik DAK

Jumat, 14 September 2012 – 23:55 WIB
JAKARTA - Sikap kurang kooperatif dari pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial, disesali pemerintah pusat. Pemda dinilai hanya care dengan program yang mendatangkan uang, sedangkan masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan, wanita tuna susila, orangtua jompo, dan lain-lain dibiarkan.

"Dalam program penanganan kemiskinan, jujur saja saya sangat kesulitan menghadapi kepala-kepala daerah. Banyakan tidak kooperatifnya daripada kooperatif. Kepala daerahnya masih berpikir, masalah sosial hanya uang keluar dan tidak ada pemasukan," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Jumat (14/9).

Dia mencontohkan masalah anak jalanan yang hampir merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang mau mengurus mereka. Sebagian besar malah membiarkan dengan alasan dananya sedikit.

"Pusat memang menyediakan anggaran untuk penanganan masalah sosial. Tapi tidak semua yang ditanggung pusat, daerah juga harus proaktif menyediakan anggaran di APBD-nya," terangnya.

Salim memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jawa Timur yang menangani masalah wanita tuna susila. Demikian juga yang dilakukan pemda Ponorogo membina anak jalanan.

"Kami sudah seringkali meminta perhatian pemda, tapi masih saja tidak dipedulikan. Sepertinya kami harus mengambil langkah tegas. Kalau daerahnya cuek, dana DAK-nya akan kami alihkan ke daerah yang care masalah sosial. Selain itu, bagi pejabat Dinas Sosil yang cuek akan kami usulkan untuk dimutasikan karena tidak layak duduk di posisi tersebut," tegas politisi PKS ini.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKI Ditembaki Bukti Lemahnya Diplomasi

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler