jpnn.com - NATUNA - Rencana Presiden Joko Widodo yang mentransfer 6.000 nelayan Jawa ke Natuna mendapat sambutan yang baik dari pemerintah daerah dan nelayan Natuna.
Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga sudah sepakat dan mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan nelayan-nelayan di Kepri.
BACA JUGA: Lantaran Beda Kotak Suara, Pilkades Nyaris Ricuh
"Pemerintah daerah sudah setujui 6.000 nelayan masuk ke Natuna. Tapi permintaan daerah maupun pemerintah provinsi, supaya diprioritaskan dulu nelayan-nelayan di Kepri, baru selebihnya nelayan dari Jawa," kata Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group).
Hamid mengatakan, program presiden Joko Widodo ini adalah untuk menjaga kedaulatan, agar mencegah terjadinya ilegal fishing yang terus terjadi di laut Natuna, terutama dari nelayan Cina, Vietnam, Thailand, maupun kapal ikan nelayan Malaysia yang menangkap ikan dilaut Natuna secara ilegal.
BACA JUGA: Lihat Nih, Kendaraan Dinas Satlinlamil Dicek Kesiapan Operasi
"Jadi program pak Presiden menambah 6.000 nelayan dari luar Natuna, untuk menjaga perbatasan laut Natuna di ZEEI Laut Cina Selatan, menjaga kedaulatan dari pencurian ikan nelayan asing," tegas Hamid.
Keberadaan ribuan nelayan dari luar Natuna nantinya dikatakan Hamid Rizal, tidak akan mengganggu aktifitas nelayan lokal. Karena wilayah tangkap mereka akan diatur dan dibatasi 50 mil dari pantai. Sehingga tidak mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional lokal.
BACA JUGA: Ingat Ya, ke Ijen Pakai Masker Oksigen
"Intinya-kan, kapal kapal ikan menangkap ikan diwilayah perairan Natuna, hasilnya semuanya didaratkan di sentra perikanan Natuna di Selat Lampa. Jadi Natuna dapat keutungan dalam pendapatan daerah," ujar Hamid.
Tidak hanya itu sambung Hamid Rizal, sumber daya nelayan tradisional lokal akan terus ditingkatkan agar siap bersaing. Dan diberikan bantuan peralatan pendukung menangkap ikan melalui wadah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna.
"Bagi nelayan yang mau ikut bersaing akan difasilitasi dan akan dibantu pemerintah daerah. Pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada lokal, baik tangkap maupun budidaya," janji Hamid Rizal.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Natuna Zainudin Hamzah mengemukakan, rencana pengalihan nelayan di pulau Jawa ke Natuna adalah kesempatan emas bagi nelayan tradisional Natuna untuk menstransfer teknologi.
"Kami (Nelayan,red) sangat welcome, kedatangan nelayan dari pulau Jawa bisa menstranfer teknologi, nelayan di Natuna masih jauh tertinggal," kata Zainudin, Minggu (24/7).
Diakui Zainudin, nelayan di Natuna sudah menerima dengan senang hati. Karena sudah terdapat peraturan pemerintah (PP) untuk percepatan pembangunan Natuna di bidang industri perikanan dan migas.
Bagaimana nasib nelayan tradisional lokal, dikatakan Zainudin, pemerintah melalui Dirjen tangkap sudah berjanji memberikan solusi. Nelayan lokal tetap dibina dan dibantu peralatan pendukung.
Bahkan Dirjen tangkap sudah menyetujui penambahan bantuan kapal tangkap sebanyak 80 kapal tangkap tahun ini untuk nelayan tradisional Natuna, dan akan terus diperbanyak.
"Kami nelayan sudah berdiskusi dengan dirjen tangkap dan bu menteri kelautan dan perikanan. Kami menerima dengan senang, tentu hal ini bisa mengangkat nelayan di Natuna yang selama sudah tertinggal," ujar Zainudin.
Menyangkut kapal tangkap dan alat tangkap hingga jalur penangkagan kapal ikan dari Jawa sambungnya, fishing groundnya di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI).
Nantinya bagi nelayan lokal yg berminat bisa diterima bekerja sebagai magang pada kapal kapal dari Jawa dan pada gilirannya nelayan lokal akan beroperasi di ZEEI dengan mempergunakat alat tangkap modern yang tidak merusak lingkungan.
Menurut Zainudin, mengalihkan 6.000 nelayan ke Natuna tujuannya meminimalisir illegal fishing di laut Natuna. Dengan meramaikan kegiatan penangkapan ikan. Dengan menciptakan armada semut memenuhi ZEEI dilaut Cina Selatan.(arn/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini yang Harus Diperhatikan Saat Berangkat ke Tanah Suci
Redaktur : Tim Redaksi