JAKARTA--Ajakan pemerintah ke pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan masalah perumahan tidak semuanya disambut baik. Meski pusat (Kementerian Perumahan Rakyat) telah menganggarkan dana rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun pemda tidak merespon baik. Alhasil, realisasi anggaran untuk rumah murah di 2012, hanya sekitar 65 persen.
"Kemenpera akan terus mengajak Pemda untuk memiliki komitmen dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Sebab dari hasil evaluasi program dan kegiatan Kemenpera yang dilaksanakan di daerah masih banyak persoalan yang ditemuin" ujar Menpera Djan Faridz dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Rabu (6/3).
Dijelaskannya, pembangunan perumahan secara umum akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah perlu ditingkatkan dan disinergikan.
"Di lapangan kami menyadari dari sekian banyak Rusunawa, rumah khusus dan PSU yang dibangun Kemenpera maupun melalui DAK selama ini masih belum terhuni. Ini menjadi pekerjaan kita bersama yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah," tandasnya.
Ditambahkan politisi PPP ini, masalah tersebut terjadi karena Pemda baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Di samping keterbatasan SDM dalam mengawasi kegiatan di seluruh daerah.
"Kami berharap Pemda bisa lebih berperan dalam menyiapkan rencana program dan kegiatan perumahan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan di masing-masing provinsi," harapnya. (Esy/jpnn)
"Kemenpera akan terus mengajak Pemda untuk memiliki komitmen dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Sebab dari hasil evaluasi program dan kegiatan Kemenpera yang dilaksanakan di daerah masih banyak persoalan yang ditemuin" ujar Menpera Djan Faridz dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Rabu (6/3).
Dijelaskannya, pembangunan perumahan secara umum akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah perlu ditingkatkan dan disinergikan.
"Di lapangan kami menyadari dari sekian banyak Rusunawa, rumah khusus dan PSU yang dibangun Kemenpera maupun melalui DAK selama ini masih belum terhuni. Ini menjadi pekerjaan kita bersama yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah," tandasnya.
Ditambahkan politisi PPP ini, masalah tersebut terjadi karena Pemda baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Di samping keterbatasan SDM dalam mengawasi kegiatan di seluruh daerah.
"Kami berharap Pemda bisa lebih berperan dalam menyiapkan rencana program dan kegiatan perumahan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan di masing-masing provinsi," harapnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswi Cantik Jadi Saksi Kasus Sapi
Redaktur : Tim Redaksi