jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah.
Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga layak dihentikan sementara waktu.
BACA JUGA: Dua Tokoh ini Ternyata jadi Inspirasi Ahok di Dunia Pendidikan
"Ya kami mengikuti kebijakan pusat saja. Kalau UN dihentikan, sebaiknya berjenjanglah, jangan langsung disetop," kata Bupati Kerinci Adi Rozal di sela-sela penganugerahan Ki Hajar di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (25/11).
Hal senada diungkapkan Kadis Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin.
BACA JUGA: Ini Jurus Anies Tingkatkan Mutu Pendidikan Ibu Kota
Menurut dia, penghapusan UN jangan sekaligus agar daerah bisa menyesuaikan.
"Kalau di Balikpapan, ada UN atau tidak tetap saja menggunakan komputer untuk ujian. Perangkat IT kan tidak hanya dipakai untuk UN, bisa juga untuk ujian sekolah (US)," terangnya.
BACA JUGA: SMK Ditantang Jadi Gudang Inovator dan Entrepeneurship
Meski rencananya UN dihentikan mulai 2017, menurut Muhaimin, di Balikpapan akan tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Bahkan, tahun ini seluruh sekolah SMP, SMA/SMK di Balikpapan menggunakan UNBK.
Pada UN 2016, integritas sekolah-sekolah di Balikpapan tertinggi se Kaltim.
"Tahun lalu baru sekitar 20-an sekolah. Tahun depan sudah seluruh sekolah baik swasta maupun negeri menggunakan UNBK," terangnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies: Hubungi Guru Anda dan Ucapkan Terima Kasih
Redaktur : Tim Redaksi