jpnn.com - JAKARTA - Kritik terhadap rencana pemerintah memecat sejuta pegawai negeri sipil (PNS) terus diutarakan politikus Senayan. Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Muchtar Luthfi A Mutty ikut menyoal rencana tersebut.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III ini mengatakan bahwa penataan birokrasi memang domain pemerintah. Namun bila yang akan dipecat mencapai 1 juta orang dalam kurun waktu 2017-2019, itu bisa jadi masalah.
BACA JUGA: Megawati Soekarnoputri: Terima Kasih Jokowi
"Pemerintah tahu kondisi birokrasi saat ini. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan," kata Luthfi di gedung DPR Jakarta, Rabu (1/6).
Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun Kementerian PAN-RB bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Komisi III DPR RI: BG Layak jadi Kapolri
"Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus dibicarakan dengan legislatif. Tidak bisa serta merta jumlah segitu DPR mendukung. Saya kira akan menemui hambatan di DPR. Kalau itu bertahap, melalui pensiun misalnya itu bisa dibahas," jelas pria berkumis itu.
Ia menilai untuk kebijakan tersebut, banyak hal yang harus dikritisi. Kalau pemerintah merasa ada masalah dengan birokrasi, itu domain eksekutif. Tapi ia berharap penyelesaian masalah jangan dilakukan dengan memindahkan masalah.
BACA JUGA: Satu PNS Dibuang, Satu Keluarga Telantar
"Saya kira ini harus dilakukan secara hati-hati, melalui mekanisme pensiun misalnya. Efisiensi di dunia birokrasi suatu keniscayaan tapi tidak serta merta dengan efisiensi kita harus merumahkan satu juta PNS," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Ahok, Gerindra Rayu PDIP Lawan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi