JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai pemekaran daerah selama ini hanya menjadi mainan bagi elit politik di Jakarta dan daerah. Karena itu, wajar jika mayoritas daerah otonomi baru (DOB) gagal dan tidak pernah mengangkat kesejahteraan rakyat.
"Pemekaran daerah atau DOB selama ini hanya menjadi mainan elit politik di daerah dan di Jakarta. Belum ada sebuah DOB yang disiapkan dengan matang untuk membangun daerah," kata Margarito dalam diskusi 'Pemekaran Daerah Kebutuhan Masyarakat Atau Kepentingan Elite', di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan Jakarta, Rabu (8/5).
Menurut Margarito, banyak orang daerah yang ingin menjabat sebagai gubernur, bupati, dan pejabat lainnya di daerah dengan tujuan hanya menghabiskan uang negara. Untuk itu, katanya, setiap ada DOB maka yang berganti hanya pejabat baru, mobil dinas baru, dan gedung baru.
“Demikian juga pejabat dan anggota DPRD setempat hanya mondar-mandir ke Jakarta, tanpa tujuan yang jelas. Semua ini tak menyentuh kesejahteraan rakyat, dan pastinya rakyat begitu-begitu saja hidupnya,” ujar dia.
Karenanya Margarito berharap DPD dan DPR tidak sembarangan membahas usulan pemekaran kecuali betul-betul berdasarkan kebutuhan objektif. Ia pun mengusulkan tata cara pemekaran diatur dengan UU tersendiri.
Daerah yang perlu diprioritaskan pemekarannya misalnya wilayah, pulau terluar, dan Papua. Hal itu demi menjamin keutuhan NKRI. Apalagi, kata Margarito, banyak aturan soal Papua selama ini seperti dana otonomi khsusus (Otsus) yang jumlahnya mencapai puluhan triliun per tahun, ternyata pelaksanaannya di lapangan amburadul.
“Dana puluhan triliun itu tak menyentuh kesejahteraan rakyat, akibat kepala daerahnya berkepala batu dan tak punya moral. Menyakitkan lagi, mereka merasa yang memiliki daerah. Itulah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, DPR, dan DPR RI,” harapnya. (fas/jpnn)
"Pemekaran daerah atau DOB selama ini hanya menjadi mainan elit politik di daerah dan di Jakarta. Belum ada sebuah DOB yang disiapkan dengan matang untuk membangun daerah," kata Margarito dalam diskusi 'Pemekaran Daerah Kebutuhan Masyarakat Atau Kepentingan Elite', di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan Jakarta, Rabu (8/5).
Menurut Margarito, banyak orang daerah yang ingin menjabat sebagai gubernur, bupati, dan pejabat lainnya di daerah dengan tujuan hanya menghabiskan uang negara. Untuk itu, katanya, setiap ada DOB maka yang berganti hanya pejabat baru, mobil dinas baru, dan gedung baru.
“Demikian juga pejabat dan anggota DPRD setempat hanya mondar-mandir ke Jakarta, tanpa tujuan yang jelas. Semua ini tak menyentuh kesejahteraan rakyat, dan pastinya rakyat begitu-begitu saja hidupnya,” ujar dia.
Karenanya Margarito berharap DPD dan DPR tidak sembarangan membahas usulan pemekaran kecuali betul-betul berdasarkan kebutuhan objektif. Ia pun mengusulkan tata cara pemekaran diatur dengan UU tersendiri.
Daerah yang perlu diprioritaskan pemekarannya misalnya wilayah, pulau terluar, dan Papua. Hal itu demi menjamin keutuhan NKRI. Apalagi, kata Margarito, banyak aturan soal Papua selama ini seperti dana otonomi khsusus (Otsus) yang jumlahnya mencapai puluhan triliun per tahun, ternyata pelaksanaannya di lapangan amburadul.
“Dana puluhan triliun itu tak menyentuh kesejahteraan rakyat, akibat kepala daerahnya berkepala batu dan tak punya moral. Menyakitkan lagi, mereka merasa yang memiliki daerah. Itulah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, DPR, dan DPR RI,” harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lantik Pejabat, Mendagri Ingatkan Akhirat
Redaktur : Tim Redaksi