jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, visi kedaulatan pangan yang diusung Presiden Joko Widodo terkesan belum mampu dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.
"Terbukti, untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah lebih memilih melakukan impor ketimbang menyerap hasil pertanian dari petani di dalam negeri," ujar Muhaimin pada Sarasehan Nasional 'Nasib Petani di Era Jokowi' yang digelar di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
BACA JUGA: Gus Ipul Tunggu Pendamping, Khofifah Menanti Izin Jokowi
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyebut, pandangan yang dikemukakan didasari sejumlah fakta.
Antara lain, pemerintah sampai saat ini masih melakukan impor terhadap komoditas-komoditas yang sesungguhnya bisa dipenuhi oleh pertanian dalam negeri.
BACA JUGA: Pilgub Jatim, PKB Berkoalisi dengan PDIP
"Kedaulatan pangan merupakan pemenuhan kebutuhan pangan yang berbasis pada kemampuan sumberdaya pertanian dalam negeri, dengan menempatkan petani sebagai subjek. Berbeda dengan konsep ketahanan pangan yang hanya berorientasi pada ketersediaan kebutuhan pangan," ucapnya.
Cak Imin juga menilai, rendahnya integritas pengambil kebijakan telah membuka peluang pembajakan kebijakan sektor pertanian oleh para mafia.
BACA JUGA: Ketum PKB Sampaikan Tiga Hal Ini di Muswil Banten
"Jika ditelisik, mafioso pertanian itu terdiri dari mafia impor, mafia pupuk dan mafia benih. Leluasanya permainan para mafia pertanian membuat petani semakin miskin," tuturnya.
Selain itu, kata Cak Imin, sejarah juga mencatat konflik agraria menjadi konflik laten yang menimpa petani dan terjadi hampir merata di hampir seluruh penjuru negeri.
"Peristiwa terbaru kasus Teluk Jambe di Karawang. Ribuan petani yang mendiami dan menggarap lahan negara selama berpuluh tahun, digusur oleh perusahaan swasta yang diduga dibekingi aparat," pungkas Cak Imin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cak Imin Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Masyarakat Rohingya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang