jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2023.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8).
BACA JUGA: Ada Jokowi dan Hadirin, Bamsoet Berpantun Pohon Beringin
Jokowi mengatakan rencana belanja negara ialah Rp 3.041,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.
Presiden menjelaskan pemerintah mengalokasikan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara untuk bidang kesehatan.
BACA JUGA: Di Hadapan Jokowi, Bamsoet Beber Ancaman Mengerikan Bulan Depan
"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi di berbagai institusi," ujar presiden.
BACA JUGA: Jokowi Kenakan Baju Adat Paksian Berkelir Hijau di Sidang Tahunan MPR, Filosofinya
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jokowi mengharapkan anggaran itu mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ungkap presiden.
Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.
Presiden Jokowi menekankan pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
"Kami harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tutur presiden.
Terhadap upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia, pemerintah menekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang, penambahan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan, serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," ucap presiden
Sementara itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 392 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Terkait anggaran transfer ke daerah pada 2023, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 811,7 triliun. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditanya Capres-Cawapres Poros Gerindra-PKB, Prabowo Gunakan Istilah Jokowi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga