Pemerintah dan Freeport Anggap Papua Hanya Mesin Uang

Jumat, 24 Mei 2013 – 18:18 WIB
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Papua, Paulus Yohanes Sumino menilai masalah kehadiran PT Freeport di Papua bukan hanya sekedar menimbulkan masalah kecemburuan ekonomi. Sebab, keberadaan Freeport di Papua juga memunculkan persoalan sosial, politik dan budaya.

Menurutnya, kompleksitas masalah inilah yang selama ini tidak dipahami oleh PT Freeport dan Pemerintah RI. "Freeport dan pemerintah terkesan berdiri di koridor yang sama, yakni memandang Papua sebagai lokasi tambang yang hasilnya diperebutkan dunia," ujar Paulus di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (24/5).

Karena Papua dipandang sebagai kawasan tambang, lanjutnya, maka peristiwa runtuhnya terowongan hingga menelan 28 korban tewas terkesan dianggap hal yang biasa oleh Freeport dan Pemerintah RI. Padahal, peristiwa tersebut adalah tragedi kemanusiaan di Tanah Papua.

"Freeport yakin betul bahwa teknologi tambang dan keselamatan kerja adalah yang terbaik di dunia. Keyakinan itu pula yang membuat manajemen PT Freeport jadi sombang dan tidak menyempurnakan tekonologinya itu dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Papua," ungkap anggota Komite I DPD itu.

Dalam banyak kasus, ujar Paulus, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat merasa paling pintar tanpa menyadari mereka itu sesungguhnya miskin dan tak cerdas secara. Pemahaman inilah yang selama ini dipakai oleh Freeport, sementara korban tewas berasal dari Indonesia semua. "Apakah korban tewas itu benar-benar tertimbun longsoran atau lambatnya pertolongan yang diberikan oleh regu penyelamat?" tanya Paulus Yohanes Sumino. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo: Pimpinan PKS Dapat Ujian Berat

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler