Pemerintah Dianggap Belum Kompak Atasi Masalah Sanitasi

Senin, 10 September 2012 – 23:04 WIB
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati, menegaskan sanitasi di Indonesia cukup memerihatinkan. Sebab, ada sekitar tujuh persen penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi dengan baik berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Kesehatan.
         
Kondisi ini diperparah dengan minimnya anggaran yang disiapkan oleh negara. Okky mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan baru menganggarkan 0,33 persen atau Rp200 orang per tahun untuk pembangunan sanitasi yang layak. “Padahal, idealnya setiap orang dianggarkan Rp54 ribu untuk setiap tahunnya,” kata Okky, Senin (10/9).
         
Namun, Okky menyatakan, penjelasan berbeda justru muncul dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Lembaga ini menyebutkan butuh anggaran sebesar Rp56 triliun hingga tahun 2020,” politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
         
Saat ini, Okky menyebutkan, anggaran pengadaan sanitasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karenanya, Okky mengingatkan, persoalan sanitasi ini jangan dianggap remeh, karena implikasinya tidak sederhana. “Setidaknya target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 mendatang, bisa-bisa Indonesia gagal hanya karena dipicu soal sanitasi ini,” kata Okky mengingatkan.

Selain itu, tambah Okky, yang paling nyata persoalan sanitasi akan menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat akibat akses yang tidak baik tersebut. “Indikasi itu setidaknya telah muncul. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia untuk tahun ini melorot dari urutan ke 108 menjadi 124,” bebernya.

Mantan model papan atas Indonesia itu mengingatkan lagi, dalam merespons isu sanitasi ini, terlihat betapa antar lembaga dan kementerian di pemerintahan tidak sinkron satu dengan lainnya.   

Menurut Okky, sangat menggelikan ketika Bappenas mengatakan bahwa anggaran untuk sanitasi yang layak itu sudah bekali-kali lipat dari sebelumnya. “Sementara Kemen PU belum memerioitaskan hal itu, bahkan hanya menganggarkan 0,03 persen,” katanya.

Menurut dia, perlu dilakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan yang signifikan oleh pemerintah, utamanya adalah kerja sama yang baik antar kementerian lembaga.
         
“Sehingga program-program yang dibuat oleh masing-masing kementerian dan lembaga dapat secara komprehensif meningkatkan IPM Indonesia dan memercepat pencapaian MDGs pada tahun 2015,” katanya lagi.
         
Lebih jauh dia menegaskan, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap deklarasi MDGs yang sudah disepakati bersama dalam KTT Milenium PBB di New York. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PD Haruskan Menteri jadi Caleg di Pemilu 2014

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler