jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat, kelahiran Ambon, Mansur Tuakia mengimbau para perantau asal Maluku untuk pulang kampung membangun tanah kelahiran.
Imbauan tersebut dilakukannya karena akhir-akhir ini dia menilai telah terjadi pengingkaran kodrat terhadap NKRI sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika oleh presiden.
BACA JUGA: LSI: Publik tak Puas dengan Kabinet Jokowi
"Ini negara diurus semakin tidak keruan dan acak-acakan. Sebagai orang Maluku, saya mengajak perantau Maluku untuk pulang kampung dan membangun kampung," kata Mansur Tuakia, dalam pertemuan tokoh perantau Kawasan Indonesia Timur, di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Mansur, kondisi terkini di Maluku jauh lebih buruk dari pada zaman penjajahan. "Sebagai provinsi kepulauan, kalau mau kemana-mana di Maluku harus berenang. Kapal ibaratnya sama dengan tidak ada," tegasnya.
BACA JUGA: Mantan Menkum HAM: Tidak Salah Eks Walkot Bekasi Bertemu Pengacara
Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut ujarnya, Maluku akan semakin tertinggal di banding daerah-daerah di Kawasan Barat Indonesia. "Karena itu, dari pada kita sakit di rantau mendengar nasib kampung, lebih baik kita pulang kampung semua, kita urus sendiri Tanah Maluku karena pemerintah semakin tidak karuan," pungkasnya.
Di tempat yang sama, tokoh perempuan Maluku, Engelina Pattiasina menyatakan bahwa kemenangan telak Jokowi-JK di Kawasan Indonesia Timur bukan karena PDIP dan koalisinya. "PDIP dan koalisi pendukung Jokowi-JK tidak bergerak di timur Indonesia. Kemenangan 60 persen itu hasil kerja keras relawan," tegasnya.
BACA JUGA: Marzuki Alie Yakini Jokowi Pasti Maafkan Arsyad
Tapi kerja keras masyarakat timur Indonesia, menurut Engelina tidak diapresiasi oleh Jokowi-JK karena kabinet yang dibentuk tidak menggambarkan kebhinekaan.
Selain itu ujar dia, Jokowi-JK lupa bahwa yang akan membayar seluruh utang-utang bangsa ini diambil dari kekayaanalam timur Indonesia.
"Anehnya, para profesional asal timur Indonesia tidak boleh ambil bagian dalam mengelola negara ini karena Jokowi-JK mengisi anggota kabinetnya mayoritas dari etnis tertentu saja. Padahal saham untuk mendirikan bangsa ini dimiliki oleh seluruh daerah dan etnis di Indonesia," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK Harapkan Jokowi-JK Tuntaskan 7 Kasus HAM Berat
Redaktur : Tim Redaksi