Pemerintah Didesak Kejar Target Produksi Pangan

Kamis, 23 Agustus 2012 – 22:26 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Ma"mur Hasanuddin mengatakan, tren mekanisme importasi pangan akan menurun dengan sendirinya akibat terjadinya kekeringan yang perkepanjangan di sejumlah negara produsen. Kondisi tersebut menurut Ma"mur harus disikapi secara rasional oleh pemerintah dengan cara pencapaian target-target produksi pangan secara riil.

"Tidak mungkin lagi mekanisme importasi pangan menjadi tren pemenuhan kebutuhan domestik ke depan akibat terjadinya kekeringan di sejumlah negara produsen pangan. Bagi Indonesia jalan ke luarnya hanya satu, realisasikan target-target produksi pangan," kata Ma"mur Hasanuddin, di Jakarta, Kamis (23/8).

Efek kekeringan lanjut Ma"mur, antara lain terbatasnya produksi dan penyediaan pangan bagi negara-negara di dunia dalam beberapa tahun ke depan. 

Lebih lanjut politisi PKS itu menyinggung posisi kucuran dana Kementerian Pertanian dalam RAPBN tahun 2013 yang direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp19,0 triliun. "Jumlah ini meningkat sebesar Rp2,0 triliun atau 11,4 persen dibanding dengan anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam APBNP 2012 sebesar Rp17,1 triliun," ungkap Ma"mur Hasabuddin.

Dijelaskannya, anggaran subsidi pangan dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp17,2 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut lebih rendah Rp3,7 triliun dibanding pagu belanja subsidi pangan dalam APBN-P tahun 2012 sebesar Rp20,9 triliun (0,2 persen terhadap PDB).

"Dikaitkan dengan ancaman kekeringan, pengembangan infrastruktur pertanian harus diakselerasi agar dapat memudahkan peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian yang diikuti dengan revitalisasi sistem irigasi dan pelaksanaan reformasi agraria oleh pemerintah guna mendorong penguatan pangan domestik dan infrastruktur pertanian secara sungguh-sungguh," tegas Ma"mur.

Demikian juga halnya dengan luas lahan pertanian di Indonesia yang hanya sekitar 13 juta hektar. "Jika dibagi dengan jumlah petani pangan sebanyak 30 juta orang, maka rata-rata lahan per petani hanya sebatas 0,3 hingga 0,4 hektare," imbuhnya.

Dia juga mengungkap data di Kementerian Pekerjaan Umum, sedikitnya 3,75 juta hektare sawah atau 52 persen dari total 7,23 juta hektar areal sawah beririgasi di Indonesia berada pada kondisi rusak ringan, sedang maupun berat.

"Hanya 3,48 juta hektare atau 48 persen di antaranya yang berada dalam kondisi baik. Sebanyak 76 persen dari 9,45 juta total areal sawah di Indonesia merupakan sawah beririgasi. Sementara sisanya terdiri dari sawah rawa pasang surut (5 persen), sawah rawa lebak (2 persen), irigasi air tanah (1 persen), dan sawah tadah hujan, irigasi desa, dan ladang. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harapkan Tambahan Dana Infrastruktur Kurangi Hambatan Ekonomi

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler