jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran mengingatkan pemerintah untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN).
Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
BACA JUGA: SGN & PNRE Bakal Bangun Pabrik Bioetanol Pertama di Banyuwangi
Menurutnya, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.
“Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” ujar Tumiran.
BACA JUGA: Dukung Program 3 Juta Rumah, SIG & PT Timah Karya Persada Properti Jalin MoUÂ
Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan.
Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya.
BACA JUGA: Joki Galbay, Modus Penipuan Baru yang Perlu Diwaspadai
”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” tegasnya.
Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri.
“Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya, harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” sebut Tumiran.
Tak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN.
Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.
“Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada