"Saya kira memang tidak cukup mendamaikan dalam bentuk surat. Itu pengalaman kami di beberapa daerah, tidak mampu memberi efek jera. Tapi lebih penting peran pemerintah untuk lebih intens dalam implementasi. Karena ini konfliok horizontal yang multi persoalan, tapi gunung esnya kemarin," katanya, kepada wartawan, Senin (5/11), di gedung parlemen, di Jakarta.
Ia menambahkan, dalam surat itu sudah sudah disepakati ada beberapa butir perjanjian. "Saya ingin tegaskan perdamaian dianggap selesai, pada tingkat kesepakatan butir perdamaian. Pemerintah dalam hal ini kepolisian, harus intensifkan kesepakatan itu," beber politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah beserta seluruh pihak keamanan dalam hal ini kepolisian harus membuat program kegiatan yang semakin memastikan terjadinya suatu keakraban dalam hidup bermasyarakat di sana.
Sehingga proses akulturasi di masyarakat terus berjalan, dan tidak ada dikotomi antara satu dengan lainnya.
Lebih jauh dia juga mengingatkan, sekarang pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada harta benda masyarakat yang menjadi korban konflik tersebut. "Pemerintah harus ganti rugi kerusakan yang dilakukan secara massif dan tidak tahu unsurnya," ungkap Buchori.
Saat ditanya apakah ada oknum tak bertanggungjawab atau pihak ketiga yang memicu konflik tersebut, Buchori menjawab diplomatis. "Tidak ada sesuatu yang akhirnya tidak ditunggangi, saya berharap tidak terlalu panjang agar tidak ada penumpang gelap yang kelamaan. Saya tidak mengatakn tidak ditunggangi tapi tidak mustahil ini ada penumpang gelap," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua BK Sebut Dahlan Iskan Buat Sejarah
Redaktur : Tim Redaksi