jpnn.com, JAKARTA - Langkah pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown untuk menekan penyebaran virus Corona, mengakibatkan sejumlah maskapai menunda penerbangan dari dan menuju Malaysia, hingga kebijakan karantina berakhir 31 Maret mendatang.
Begitu juga dengan armada transportasi kapal laut penumpang, banyak perusahaan mengurangi jadwal keberangkatan karena tidak mau menanggung risiko dan kerugian.
BACA JUGA: Tiba di Bali, 212 Pekerja Migran Akan Langsung Dikarantina
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia (P3WNI), Dato' M. Zainul Arifin, kondisi yang terjadi telah mengakibatkan terminal pelabuhan penumpang di Malaysia penuh sesak dengan Warga Negara Indonesia yang hendak kembali ke Indonesia.
Kondisi diperparah dengan kebijakan sejumlah pelabuhan di Malaysia menutup operasi pelayanan pelayaran ke wilayah Indonesia, karena ada beberapa daerah di Indonesia yang menutup akses masuk, seperti Kabupaten Bengkalis, Riau.
BACA JUGA: Kemnaker Pulangkan 84 Calon Pekerja Migran Ilegal asal NTB
Dato M. Zainul menyayangkan kebijakan sepihak yang dibuat Pemda Bengkalis karena bertentangan dengan imbauan pemerintah pusat.
"Dampaknya banyak WNI yang hendak pulang terlantar di wilayah Johor Malaysia dan mereka semua ketakutan. Untung mereka cepat diselamatkan pihak konsulat Indonesia di Johor," ujar Dato M. Zainul pada pesan tertulis yang diterima Senin (23/3).
BACA JUGA: Yang Dikhawatirkan Akhirnya Terjadi, Bank Kompak Jual Dolar Rp 17.000
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) ini menilai, Pemda Bengkalis seharusnya memikirkan nasib warga yang berada dan bekerja di Malaysia. Mereka juga harus mendapat perlindungan dan hak yang sama dengan WNI lain.
"Alangkah baiknya pada saat mereka kembali ke tanah air, diberlakukan pemeriksaan yang ketat dari pihak kesehatan, didata dan dikarantina beberapa hari di kediaman masing-masing," katanya.
Dato M. Zainul kemudian meminta pemerintah pusat memfasilitasi para pekerja migran yang akan pulang ke Indonesia, karena banyak di antara mereka merasa ketakutan tinggal di Malaysia.
"Kami juga berharap tak ada daerah lain yang mengikuti langkah Pemda Bengkalis, karena masih ada langkah lain yang bisa dilakukan. Jangan membuat panik di masyarakat, pemerintah harus dapat melindungi dan menenangkan masyarakat," pungkas Dato M Zainul Arifin. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang