jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan kebijakan konkret terhadap permintaan masyarakat terhadap persediaan vaksin halal di program booster ini.
“Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” ujar Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI, Kurniasih Mufidayati saat menghadiri rapat Panja Vaksin di Gedung DPR RI, Selasa (12/4).
BACA JUGA: Panja Vaksin Diminta Tetap Kompak dan Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh dengan Ulah Oknum
Politikus PKS ini menambahkan, pemerintah terkesan hanya basa-basi saja dan hanya menjawab keinginan masyarakat secara normatif terkait vaksin halal.
“Jawabannya hanya berbasa-basi berputar-putar dan hanya normatif, harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” serunya.
BACA JUGA: Jualan Kue, Angelina Sondakh: Ini Enggak Mudah Buat Keanu, Allah Pasti Bantu
Senada dengan Kurniasih, Anggota Panja dari Fraksi PAN, Saleh Daulay heran terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.
Padahal menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin di bulan Ramadan.
BACA JUGA: Bamsoet Bakal Hadiri Kongres Pemuda KNPI XVI di Maluku Utara
“Tapi vaksin halal sampai saat ini enggak dijawab,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah segera menjawab ketersediaan vaksin halal saat ini.
“Karena itulah, ini tolong dijawab Kemenkes,” mintanya.
Melihat respons pemerintah yang tidak serius menjawab desakan masyarakat, Anggota Panja dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengancam pemerintah akan menaikkan status Panja ini menjadi Pansus.
“Mohon jawabannya lugas, elegan dan tidak tumpang tindih satu sama lain, ini kayak anak kecil, saya malu dengarnya dari tadi,” seru Irma.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada