JAKARTA - Lima orang anggota Komisi I DPR RI yakni TB Hasanuddin (PDIP), Yahya Sacawirya (PD), Tritamtomo (PDIP), Ruslan (Golkar) dan Sayed (PAN) Minggu (17/3) sore telah kembali dari Filipina Selatan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menerangkan, mereka melakukan beberapa kunjungan di Filipina, antara lain berkunjung ke pos monitor perdamaian antara pemerintah Filipinan dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front) di Davao, General Santos, dan Cotabato. Selain itu sambung Hasanuddin, tim Komisi I DPR juga diterima Panglima Divisi Infantery ke enam Filipina wilayah pertahanan Selatan.
"Dari pengamatan dan diskusi di lapangan dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota TNI/kementerian luar negeri sebanyak 15 orang yang ditempatkan di sana bersama tim dari Malaysia dan Brunei, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (18/3).
Akan tetapi menurut Hasanuddin, masalah perdamaiannya sendiri masih terlihat seperti jalan panjang dan berliku. Alasannya karena MILF diasumsikan publik di sana sebagai "tidak mewakili" bangsa Moro secara utuh. Masih banyak unsur lain yang merasa ditinggalkan termasuk oknum-oknum dari MNLF (Moro National Liberation Front), yang kemudian beberapa orang diantaranya bergabung masuk ke Sabah dan menjadi masalah di Sabah .
Alasan selanjutnya kata Hasanuddin, di lingkungan MILF sendiri terdapat faksi-faksi yang cukup keras sehingga menyulitkan pelaksanaan perundingan. Kemudian, lanjutnya, masalah dana juga menjadi penyebab sulitnya perdamaian di sana. "Dana yang terbatas menyulitkan situasi di lapangan untuk penyelesaian perdamaian dengan cepat," ucapnya.
Karena itu, Hasanuddin menyatakan, Komisi I DPR akan menyarankan agar pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi berkontribusi dalam penyelesaikan masalah di Filipina Selatan. Sebab jika tidak diselesaikan dengan baik, bukan tidak mungkin akan membahayakan kawasan sekitar terutama untuk Malaysia maupun Indonesia .
"DPR juga akan mendorong penyelesaian lebih dari 7000 orang warga negara Indonesia yang tak beridentitas di wilayah selatan Filipina, karena mereka lahir di sana tapi ingin tetap menjadi WNI dan merasa sudah menjadi WNI, tapi tidak juga mendapat surat apapun dari pemerintah Filipina," pungkasnya. (gil/jpnn)
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menerangkan, mereka melakukan beberapa kunjungan di Filipina, antara lain berkunjung ke pos monitor perdamaian antara pemerintah Filipinan dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front) di Davao, General Santos, dan Cotabato. Selain itu sambung Hasanuddin, tim Komisi I DPR juga diterima Panglima Divisi Infantery ke enam Filipina wilayah pertahanan Selatan.
"Dari pengamatan dan diskusi di lapangan dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota TNI/kementerian luar negeri sebanyak 15 orang yang ditempatkan di sana bersama tim dari Malaysia dan Brunei, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (18/3).
Akan tetapi menurut Hasanuddin, masalah perdamaiannya sendiri masih terlihat seperti jalan panjang dan berliku. Alasannya karena MILF diasumsikan publik di sana sebagai "tidak mewakili" bangsa Moro secara utuh. Masih banyak unsur lain yang merasa ditinggalkan termasuk oknum-oknum dari MNLF (Moro National Liberation Front), yang kemudian beberapa orang diantaranya bergabung masuk ke Sabah dan menjadi masalah di Sabah .
Alasan selanjutnya kata Hasanuddin, di lingkungan MILF sendiri terdapat faksi-faksi yang cukup keras sehingga menyulitkan pelaksanaan perundingan. Kemudian, lanjutnya, masalah dana juga menjadi penyebab sulitnya perdamaian di sana. "Dana yang terbatas menyulitkan situasi di lapangan untuk penyelesaian perdamaian dengan cepat," ucapnya.
Karena itu, Hasanuddin menyatakan, Komisi I DPR akan menyarankan agar pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi berkontribusi dalam penyelesaikan masalah di Filipina Selatan. Sebab jika tidak diselesaikan dengan baik, bukan tidak mungkin akan membahayakan kawasan sekitar terutama untuk Malaysia maupun Indonesia .
"DPR juga akan mendorong penyelesaian lebih dari 7000 orang warga negara Indonesia yang tak beridentitas di wilayah selatan Filipina, karena mereka lahir di sana tapi ingin tetap menjadi WNI dan merasa sudah menjadi WNI, tapi tidak juga mendapat surat apapun dari pemerintah Filipina," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalangan Muda Diajak Peduli Lingkungan dan Kampung Halaman
Redaktur : Tim Redaksi