JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi meminta masalah impor sapi tidak terlalu dipolitisir. Berbagai kejanggalan yang saat ini terjadi bahkan diduga rawan korupsi, menurut Zainul, hendaknya mendorong semua pihak untuk sesegera mungkin mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan secara menyeluruh.
"Berbagai kejanggalan terhadap impor sapi bahkan diduga rawan korupsi hendaknya membuat semua pihak berkomitmen terhadap percepatan mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan secara menyeluruh," kata Zainul Majdi, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/2).
Untuk percepatan kemandirian dan ketahanan pangan khususnya di sektor pengadaan sapi lanjutnya, dibutuhkan politik impor sapi yang berpihak kepada bangsa dan negara ini. Energi jangan hanya dihabisi untuk mempolitisasi dugaan korupsi atau gratifikasi impor sapi.
Dijelaskannya, impor sapi adalah bagian dari Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. ”Memang soal pangan jadi masalah politik, termasuk di tingkat global,” ujar dia.
Lebih lanjut, penggagas Gerakan NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) itu menjelaskan, PSDS 2014 pada intinya berisikan idealisme akan terpenuhinya kebutuhan daging masyarakat yang bersumber dari sumber daya lokal sebesar 90 persen. "Dengan konsep itu, peningkatan produksi sapi di dalam negeri harus ditingkat hingga menekan impor sapi kisaran 10 persen saja," ungkapnya.
Dicontohkannya, pada 1976, Indonesia masih pengeksportir sapi, namun pada 1990 mulai mengimpor 18 ribu sapi. Jumlah ini bertambah jadi 720 ribu sapi pada 2009.
Setelah bergulir selama dua tahun sejak tahun 2010, trend ke arah sukses PSDS tampaknya menggembirakan. Berdasarkan hasil Pendataan sapi potong, sapi perah dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011 dari BPS, jumlah sapi potong nasional tumbuh menjadi 14,8 juta ekor. "Jumlah ini sesungguhnya sudah melampaui target populasi ternak sapi pada 2014 sebanyak 14,2 juta ekor guna terwujudnya swasembada daging," kata Zainul.
Terlepas dari keraguan sejumlah pihak pada hasil pendataan itu, trend peningkatan populasi sapi tanah air memang terlihat. Gerakan NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) yang dicanangkan tahun 2008 misalnya mencatat, pada 2009, populasi sapi di NTB hanya berjumlah 592.875 ekor. "Jumlah ini meningkat menjadi 784.019 ribu ekor pada 2011 dan 916.560 ekor pada 2012," imbuhnya.
Terakhir Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan itu mengusulkan, untuk sukses PSDS 2014 aspek produksi dan distribusi harus diatasi dengan cara adanya keputusan pemerintah menciptakan daerah-daerah penyangga pasokan sapi per zona.
"Untuk zona Jawa dan Sumatera di Indonesia Bagian Barat, bisa ditunjuk Jawa Timur yang memiliki populasi sapi potong 4,7 juta ekor atau 31,89 persen dari populasi sapi potong Indonesia. Sedangkan untuk Zona Indonesia Tengah, daerah penyangga bisa dari daerah Bali, NTB dan NTB yang total populasi sapi potongnya mencapai 2,1 juta ekor atau 14,18 persen dari total populasi nasional," sarannya. (fas/jpnn)
"Berbagai kejanggalan terhadap impor sapi bahkan diduga rawan korupsi hendaknya membuat semua pihak berkomitmen terhadap percepatan mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan secara menyeluruh," kata Zainul Majdi, saat dihubungi wartawan, Selasa (19/2).
Untuk percepatan kemandirian dan ketahanan pangan khususnya di sektor pengadaan sapi lanjutnya, dibutuhkan politik impor sapi yang berpihak kepada bangsa dan negara ini. Energi jangan hanya dihabisi untuk mempolitisasi dugaan korupsi atau gratifikasi impor sapi.
Dijelaskannya, impor sapi adalah bagian dari Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. ”Memang soal pangan jadi masalah politik, termasuk di tingkat global,” ujar dia.
Lebih lanjut, penggagas Gerakan NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) itu menjelaskan, PSDS 2014 pada intinya berisikan idealisme akan terpenuhinya kebutuhan daging masyarakat yang bersumber dari sumber daya lokal sebesar 90 persen. "Dengan konsep itu, peningkatan produksi sapi di dalam negeri harus ditingkat hingga menekan impor sapi kisaran 10 persen saja," ungkapnya.
Dicontohkannya, pada 1976, Indonesia masih pengeksportir sapi, namun pada 1990 mulai mengimpor 18 ribu sapi. Jumlah ini bertambah jadi 720 ribu sapi pada 2009.
Setelah bergulir selama dua tahun sejak tahun 2010, trend ke arah sukses PSDS tampaknya menggembirakan. Berdasarkan hasil Pendataan sapi potong, sapi perah dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011 dari BPS, jumlah sapi potong nasional tumbuh menjadi 14,8 juta ekor. "Jumlah ini sesungguhnya sudah melampaui target populasi ternak sapi pada 2014 sebanyak 14,2 juta ekor guna terwujudnya swasembada daging," kata Zainul.
Terlepas dari keraguan sejumlah pihak pada hasil pendataan itu, trend peningkatan populasi sapi tanah air memang terlihat. Gerakan NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) yang dicanangkan tahun 2008 misalnya mencatat, pada 2009, populasi sapi di NTB hanya berjumlah 592.875 ekor. "Jumlah ini meningkat menjadi 784.019 ribu ekor pada 2011 dan 916.560 ekor pada 2012," imbuhnya.
Terakhir Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan itu mengusulkan, untuk sukses PSDS 2014 aspek produksi dan distribusi harus diatasi dengan cara adanya keputusan pemerintah menciptakan daerah-daerah penyangga pasokan sapi per zona.
"Untuk zona Jawa dan Sumatera di Indonesia Bagian Barat, bisa ditunjuk Jawa Timur yang memiliki populasi sapi potong 4,7 juta ekor atau 31,89 persen dari populasi sapi potong Indonesia. Sedangkan untuk Zona Indonesia Tengah, daerah penyangga bisa dari daerah Bali, NTB dan NTB yang total populasi sapi potongnya mencapai 2,1 juta ekor atau 14,18 persen dari total populasi nasional," sarannya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Minta Perlindungan Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi