JAKARTA - Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan rakyat tidak perlu berharap banyak dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal memacu sektor pertanian, pangan, dan nelayan pedesaan.
"Jangan berharap pemerintahan sekarang akan memperbaiki sektor pertanian, pangan dan nelayan pedesaan dan jangan pula mimpi akan terjadi perubahan radikal di sektor itu," kata Tejo Wahyu Jatmiko, di press room DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (27/7).
Untuk memahami bahwa pemerintahan sekarang tidak bisa diharapkan kinerja sektor pertaniannya terdeteksi dari pagu anggaran yang disediakan dalam APBN-P 2012 ini. "Anggaran sektor pangan dan pertanian hanya 2,9 persen atau setara dengan Rp41 triliun, menempati urutan prioritas kelima di Kabinet SBY-Boediono."
Selain itu, Tejo juga mengkritisi pemerintah yang dinilianya tidak pernah memberikan insentif kepada petani kedelai. Sebagai contoh, harga kedelai tertekan pada posisi Rp5.500 sampai Rp6.000 akibat masuknya kedelai impor dengan harga lebih murah.
"Kedelai impor murah harganya karena disubsidi oleh negara pengekspor seperti Amerika Serikat dan bea masuk yang rendah. Akibatnya, petani tidak bersemangat untuk menanam kedelai," ungkap Tejo Wahyu Jatmiko.
Ditegaskan Tejo, Indonesia satu-satunya negara di dunia yang tidak memberi perhatian dan insentif bagi petani-petani kecilnya.
"Karena itu, jika Indonesia ingin berdaulat dan mandiri atas pangan, konsumen harus mendukung petani dan negara memberi insentif kepada produsen," saran Tejo Wahyu Jatmiko. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Siapkan SPBU Solar Mobile
Redaktur : Tim Redaksi