jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksektif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai pemerintah mampu menjaga ekonomi masyarakat di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu disampaikan Abbas dalam webinar bertajuk 'Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak?', yang digelar Moya Institute.
BACA JUGA: Program Bantuan Jokowi Mempercepat Geliat UMKM
Abbas menuturkan, gejolak perang Ukraina dan Russia memang menjadi penyebab berkurangnya rantai energi dunia. Namun, Abbas menilai pemerintah bisa mengatasi dampaknya.
"Sebab posisi ideologi masyarakat yang amat mengandalkan peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
BACA JUGA: Soal Konversi Kompor Listrik, Nafa Urbach: Piye? Makin ke Sini, Makin ke Sana Â
Terlebih, program bantalan sosial yang digagas pemerintah muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut. Pemerintah pun dinilai mampu menjaga kebutuhan konsumsi masyarakat.
"Konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai," kata Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto.
BACA JUGA: PT PP Kebut Proyek Pembangunan Tol Semarang Demak
Kehadiran program kerakyatan itu tak lepas dari kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi energi.
Pasalnya, subsidi energi dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat isu strategis dan politik internasional, Imron Cotan mendukung rencana pemerintah melakukan migrasi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di samping program kerakyatan.
Menurut Imron, migrasi itu membuat Indonesia terbebas dari energi fosil dan fluktuasi harganya di pasar internasional. Selain itu, migrasi energi dapat mengurangi tekanan terhadap APBN.
"Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi," ucap Imron.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada