jpnn.com, BADUNG - Pemerintah mendorong keterlibatan komunitas media baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan dan memperkuat edukasi, serta menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali 2022.
Untuk memastikan KTT G20 terlaksana dengan baik, pemerintah menggelar 'Courtessy Briefing: Welcoming Indonesia’s Precidency in 2022'.
BACA JUGA: Menteri Johnny Sebut Manfaat Presidensi G20 Bagi Indonesia
Kegiatan ini dipandu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Kegiatan digelar bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani.
BACA JUGA: Menko Airlangga: Ketimpangan Pemulihan Pascapandemi Isu Utama Presidensi G20 Indonesia
Kemudian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
“Diskusi ini bertujuan untuk melanjutkan upaya kolaboratif mengedukasi, menginformasikan dan mempromosikan Presidensi G20 Indonesia kepada publik."
BACA JUGA: Pentolan KKB Ditangkap, Terlibat Serangkaian Aksi Penembakan
"Menarik komunitas internasional untuk datang, serta ikut terlibat dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan,” ujar Menteri Johnny pada courtessy briefing yang digelar secara virtual dari Badung, Bali Jumat (26/11) malam.
Menkominfo berharap semua pemangku kepentingan terlibat lebih efektif dan berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan KTT G20, terutama dari kalangan pekerja media.
“Dapat mengenali agenda Presidensi G20 Indonesia dan bersama membangun komunikasi publik yang lancar serta efisien. Sekaligus mengelaborasi komunikasi media mengenai Presidensi Indonesia G20,” katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum meningkatkan diplomasi ekonomi guna menciptakan arsitektur ekonomi dan pemulihan kesehatan global pascapandemi.
“Kami berpandangan mengelola Presidensi G20 membutuhkan komitmen dan kolaborasi."
"Karena itu, penguatan kerja sama internasional melalui Forum G20 menjadi sangat penting. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan global,” katanya.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan prinsip inklusivitas sebagai salah satu kunci dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
Sebab, Indonesia tidak hanya memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, tetapi juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.
“Ini merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Melihat beberapa tahun ke belakang saat menjadi anggota Dewan Keamanan PBB misalnya, Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang."
"Peran ini akan dilanjutkan pada saat Indonesia memegang Presidensi G20,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Forum G20 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi dunia, terutama saat pandemi Covid-19 belum selesai.
Pembahasan dalam forum itu berkaitan dengan tantangan mengenai desain pemulihan ekonomi bersama.
Menurut Sri Mulyani, Presidensi G20 Indonesia merupakan tanggung jawab yang besar.
Tanggung jawab untuk menggalang kolaborasi global untuk pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat.
"Akan dibahas mengenai masalah digital currency, global taxation agreement, climate change, dan upaya mencapai kemajuan financing bagi negara-negara berkembang dan emerging,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kembali arti penting Presidensi G20 Indonesia yang dapat mengukuhkan pengaruh Indonesia di tingkat global.
“Penyerahan tuan rumah G20 kepada Indonesia menyiratkan bahwa kita tengah meningkatkan pengakuan, pengaruh, dan power secara global. Mereka (negara anggotan G20 lain) juga menanti peningkatan peran kita di tingkat regional maupun global," kata Luhut.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang