"Sudah terbaca dengan jelas bahwa alasan utama dari rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini adalah kegagalan pemerintah mendistribusikan BBM bersubsidi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menikmati subsidi BBM," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/3).
Artinya, kata Bambang, membengkaknya anggaran subsidi BBM adalah juga karena kesalahan pemerintah sendiri. Konsekuensinya, lanjut dia, pemerintah harus menyalahkan dirinya sendiri dulu, serta memperbaiki efektivitas distribusi BBM bersubsidi agar hanya boleh dinikmati warga negara yang berhak.
Menurutnya, kalau menaikkan harga BBM bersubsidi yang dipilih sebagai jalan keluar untuk menutup-nutupi kesalahan dan kegagalan itu, sama artinya pemerintah menimpakan kegagalan dan kesalahannya kepada rakyat. "Jelas tidak adil. Dan, ini merupakan kesalahan paling fundametal," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, menaikkan harga BBM tahun ini benar-benar dirasakan sebagai ketidakadilan. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir ini, persentase terbesar dari total volume APBN hanya digunakan untuk gaji dan belanja pemerintah, termasuk remunerasi PNS. Sementara pemerintah gagal membangun infrastruktur, ada juga untuk membeli pesawat kepresidenan. "Semua ini sangat kontradiktif," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, aksi rakyat menentang kenaikan harga BBM bersubsidi harus dipahami sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk konsisten mengaktualisasikan politik kesejahteraan rakyat. "Sekaligus desakan kepada SBY-Boediono untuk segera memperbaiki efektivitas pendistribusian BBM bersubsidi," ujar Bambang. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BLSM Sarat Kepentingan Parpol
Redaktur : Tim Redaksi