Pemerintah Genjot Daya Saing demi Limpahan Relokasi Industri dari Tiongkok

Rabu, 16 September 2020 – 19:21 WIB
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: arsip JPNN.COM/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya meningkatkan iklim investasi serta daya saing nasional guna untuk memperluas lapangan kerja.

Menurut Airlangga, peningkatan daya saing itu sebagai upaya menarik banyak perusahaan multinasional yang mulai merelokasi industri mereka dari Tiongkok ke negara lain, terutama kawasan Asia Tenggara. 

BACA JUGA: Strategi Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi, Pemerintah Harus Maksimalkan Peluang Relokasi Investasi

Airlangga menganggap hal itu sebagai peluang bagi Indonesia untuk menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi dan hub rantai pasok global baru.

“Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, serta menangkap peluang relokasi industri dari Tiongkok ke Asia Tenggara, kami menyadari pentingnya meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia," kata Airlangga dalam acara HSBC Economic Forum secara virtual, Rabu (16/9).

BACA JUGA: Kabar Baik dari Airlangga, RI Bisa Gantikan Posisi China

Menyitat data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Airlangga mengatakan bahwa saat ini terdapat 143 perusahaan asing yang berencana merelokasi investasi mereka ke Indonesia.

Sebagian besar perusahaan tersebut dari Amerika Serikat (AS), Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok.

BACA JUGA: Tiongkok Berulah di Laut China Selatan, ASEAN Tolak Pengerahan Militer

Jika perusahaan-perusahaan itu merelokasi pabrik mereka ke Indonesia, tenaga kerja yang akan terserap mencapai 300 ribu orang.

Oleh karena itu, kata Airlangga, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan. Pertama ialah menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja bersama DPR RI.

Kedua, menyusun daftar prioritas investasi dengan pendekatan picking the winners yang akan mencakup bidang-bidang usaha yang akan diberi kemudahan dan fasilitas berupa insentif perpajakan ataupun nonperpajakan.

Kriterianya antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, high-tech dan berbasis digital. 

“Diharapkan dengan adanya daftar prioritas investasi ini akan menarik investasi yang bukan hanya besar, tetapi juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuh Menko Airlangga.

Ketiga, pemerintah akan mengembangkan koridor di sepanjang Pulau Jawa bagian utara untuk menguatkan pengembangan industri, konektivitas transportasi dan logistik.

Koridor Jawa bagian utara merupakan penyumbang 38,7 persen dari total produk domestik bruto (PDB) nasional dan 53,56 persen terhadap total sektor industri nasional.

Pemerintah mengharapkan pengembangan koridor di sepanjang Pulau Jawa itu akan mendorong pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Terakhir, pemerintah menyusun inisiatif pembangunan super hub sebagai pusat produksi, perdagangan, teknologi dan keuangan untuk mendorong pemerataan ekonomi antar daerah.

Saat ini terdapat lima koridor yang berpotensi sebagai lokasi super hub di Indonesia, yakni Bali–Nusa Tenggara, Sulawesi Utara (Manado–Likupang—Bitung), Batam–Bintan–Karimun–Tanjungpinang (BBKT), Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, dan Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat. 

“Saya yakin ekonomi Indonesia, melalui kebijakan konkret dan tepat, akan dapat mengatasi tantangan yang sedang terjadi di 2020. Bersama-sama, kami harapkan ke depannya ekonomi Indonesia makin kuat dan sukses,” pungkas menteri asal Golkar itu.(mcr2/jpnn)


Redaktur & Reporter : Rizki Sandi Saputra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler