jpnn.com, TANJUNG PINANG - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan negara harus menyiapkan perangkat untuk memberikan perlindungan serta kemajuan pembangunan wilayah perbatasan. Salah satunya di wilayah Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).
Menurut Mahyudin, Kepri merupakan wilayah yang luas bahkan lautnya berada hingga Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Kalimantan Barat.
BACA JUGA: Masyarakat Makin Cinta Pancasila, Wakil Ketua MPR Bangga
Selain itu, Kepri sebagai wilayah yang berbatasan dengan Singapura memiliki banyak peluang dan tantangan. Namun, kesenjangan perbedaan pembangunan wilayah yang berbatasan itu masih sangat kuat.
“Meski dekat dengan Singapura, perbedaan pembangunannya cukup jauh. Karena itu, pemerintah harus mempercepat pembangunan Kepulauan Riau," kata Mahyudin saat membuka Press Gathering Wartawan Parlemen dan Pimpinan MPR di Tanjungpinang, Kepri, Jumat (18/11) malam.
BACA JUGA: Perlu Membangun Ekonomi dan Ketahanan Ideologi di Perbatasan
Menurut Mahyudin, wilayah perbatasan sangat rentan dengan kriminal. Termasuk masalah narkotika. Selain itu, pengaruh budaya luar juga tidak kalah berbahayanya.
Mahyudin bercerita, budaya luar masuk tanpa pengawasan tentu sangat membahayakan.
BACA JUGA: Setjen MPR Mendapat Penghargaan Satker Terbaik Dari Kemenkeu
Dia mengatakan, pernah membeli alat untuk perlengkapan permainan golf di Tanjungpinang.
Namun, alangkah kagetnya Mahyudin karena transaksi harus dilakukan menggunakan mata uang dolar Singapura.
"Saya marah. Saya bilang saya orang Indonesia dan di negara saya transaksi harus pakai rupiah. Tidak ada pakai begitu (dolar Singapura)," katanya.
Wakil ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu menambahkan, masalah ini sedikit banyak mengganggu rasa nasionalisme.
Hal itu akibat banyaknya pihak asing yang sudah menguasai sektor ekonomi.
"Banyak villa yang pemiliknya orang asing. Transaksi-transaksinya sudah banyak menggunakan mata uang asing karena faktor ekonomi juga," jelasnya.
Dia menegaskan, Kepri sangat kaya akan budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia.
Karena itu, harus diberikan prioritas pembangunan supaya tidak terjadi kesenjangan dengan negara tetangga.
"Pembangunan perbatasan harus jadi prioritas, biar tidak jadi kesenjangan, tidak tidak terjadi kecemburuan sosial. Sehingga orang perbatasan bangga menjadi Indonesia," paparnya.
Anggota MPR Abdurrachman Bahmid mengatakan, urgensi pembangunan perbatasan sangat penting.
Permasalahan perbatasan belum mendapat perhatian, kata dia, semua tergantung mindset dan pemerintahan.
"Jadi, mau diletakkan di teras atau belakang rumah? Kalau dijadikan teras pasti akan diperindah daripada kalau dijadikan bagian belakang," katanya dalam kesempatan itu.
Menurut dia, selama ini daerah perbatasan kurang dapat perhatian sejak era orde baru.
Karena itulah, dia menegaskan, mindset soal perbatasan oleh seluruh stakeholder harus diperbaiki.
"Perhatian terhadap Indonesia sudah bagus, tapi perhatian perbatasan harus lebih ditingkatkan. Seluruh perbatasan jadi pintu masuk," ungkap Abdurrachman.
Anggota MPR Agus Sulistyono mengatakan, pembangunan perbatasan sudah selaras dengan apa yang menjadi concern pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Selama ini Pak Jokowi concern bagaimana menangani daerah tetluar terpencil, alokasi anggaran juga cukup besar," ujarnya di kesempatan sama.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sudah konsentrasi melakukan pembangunan di wilayah perbatasan maupun terluar dan tertinggal.
Sekjen MPR Maruf Cahyono mengatakan, yang tidak kalah penting adalah faktor ideologi di perbatasan.
Menurut dia, daerah perbatasan harus dibangun dengan kekuatan ideologi.
"Ideologi juga menjadi kata kunci untuk perbatasan," ujar Maruf di kesempatan itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anton: Pagelaran Wayang Golek Bagian Sosialisasi 4 Pilar MPR
Redaktur : Tim Redaksi