jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih dalam rangka momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (19/2).
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan pejabat terkait.
BACA JUGA: Pakai Data Kependudukan, KLHK Perkuat Penegakan Hukum dan Perhutanan Sosial
Menteri Luhut mengharapkan agar gerakan ini menjadi gerakan yang masif dan meminta semua pihak terkait agar bekerja keras.
Hal tersebut dikarenakan sampah bisa berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak.
BACA JUGA: KLHK Berbagi Cerita tentang Ekonomi Lokal dan Kelestarian SDA di Kalimantan
Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan gerakan ini rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan HPSN 2019 pada 21 Februari 2019 pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesia Bersih di Gedung Manggala Wanabakti lusa (21/9).
Terkait Rakernas Indonesia Bersih, Menteri Siti menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari gerakan ini adalah memastikan langkah-langkah percepatan Gerakan Indonesia Bersih, baik dari kebijakan sektor dan daerah.
BACA JUGA: Manggala Agni KLHK dan Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Sumatera dan Riau
Tidak kalah penting, melalui Rakernas ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target nasional upaya pencapaian Gerakan Indonesia Bersih.
Menteri Siti melanjutkan, Gerakan Indonesia Bersih bisa diwujudkan melalui peningkatan kerjasama antar sektor dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, dilakukan juga sinergi kebijakan sektor dalam upaya-upaya pengelolaan sampah, baik peningkatan sarana dan parasarana maupun mendorong partisipasi publik
Rencananya, Rakernas Indonesia Bersih ini akan diikuti oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia. Mandat pengelolaan sampah ini akan diberikan langsung oleh Menteri- menteri terkait kepada Kepala Daerah.
"Yang terpenting adalah Gubernur Bupati Walikota menerima langsung kebijakan-kebijakan itu langsung dari menteri-menterinya," ujar Menteri Siti.
Sementara itu Menteri Bambang mengusulkan perluasan kegiatan ini menjadi Gerakan Indonesia Bersih dan Sehat.
Menurutnya, kebersihan dan kesehatan saling berkaitan, dengan mengubah perilaku masyarakat menjadi bersih, akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Menanggapi usulan Menteri Bambang, baik Menteri Luhut dan Menteri Siti, keduanya menyetujui hal tersebut.
Selanjutnya, usulan Gerakan Indonesia Bersih dan Sehat akan diangkat dan disampaikan kepada Kepala Daerah pada Rakernas Indonesia Bersih nanti.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurikulum Mangrove Karya Peneliti KLHK Raih Rekor MURI
Redaktur & Reporter : Natalia