jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani wabah virus corona COVID-19, terkesan bertolak belakang satu dengan yang lain.
Misalnya, di satu sisi muncul kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly membebaskan 35 ribu narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Palestina Umumkan Kabar Baik Terkait Virus Corona
Di sisi lain, muncul telegram Kapolri Jenderal Pol terkait penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara dalam situasi pandemi virus Corona (COVID-19).
"Di satu sisi napi dibebaskan, sementara di sisi lain ada ancaman proses hukum bagi penghina presiden. Kesannya pemerintah kebingungan, konsep menangani Covid-19 tidak sinkron. Bertolak belakang satu sama lain," ujar Neta kepada jpnn.com, Minggu (12/4).
BACA JUGA: Sedihnya, Keluarga Cleaning Service Rumah Sakit ini Dikucilkan Warga
Contoh lain, masyarakat diimbau stay at home (tetap berada di rumah) selama pandemi Covid-19, sementara di sisi lain sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok diketahui dibiarkan masuk.
"Itu kan setelah diprotes baru ada ketentuan melarang (TKA masuk ke Indonesia). Jadi, IPW melihat sikap pemerintah tidak sama perkataan dengan perbuatan. Ini yang saya kira berpotensi membuat kacau dan titik temu penyelesaian Corona tidak pernah sinkron," katanya.
BACA JUGA: Arief Poyuono Nilai Perbuatan Presiden Jokowi Ini Sangat Mulia
Neta juga menyoroti terkait mudik lebaran. Di satu sisi ada pejabat yang tidak melarang mudik, cuma mengimbau untuk tidak mudik. Sementara di sisi lain ada yang melarang untuk mudik.
"Bingung kan? Jadi konsepnya tidak tegas, akhirnya semua bingung, daerah juga bingung. Polisi juga membubarkan acara kawinan di mana-mana, giliran polisi yang kawin enggak dibubarkan, walau kemudian dijatuhi sanksi," katanya.
Yang terbaru Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menetapkan Permnhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang tidak sinkron dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Dalam hal ini Neta menangkap kesan Presiden Joko Widodo membebaskan aparatur di bawahnya, mengambil kebijakan masing-masing. Akibatnya, sejumlah kebijakan malah terkesan tidak sinkron.
"Saya kira dalam hal ini masyarakat yang akan menjadi korban. Karena itu pemerintah perlu bersinergi agar kebijakan yang diambil tidak saling bertolak belakang," pungkas Neta.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang