jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menganggap pemerintah kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat dengan tetap membiarkan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia di masa Pandemi Covid-19.
Menurut Syarief, WNA yang masuk ke tanah air berpotensi menjadi media penyebaran varian baru Covid-19 di tengah laju penyebaran virus Corona yang belum menunjukkan tren penurunan.
BACA JUGA: HNW: Sebaiknya Pak Jokowi Meminta Maaf Kepada Rakyat Indonesia
"Pemerintah melarang berbagai aktivitas masyarakat, tetapi membuka keran WNA menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi karena pembatasan ketat," ucap Syarief Hasan di Jakarta, Minggu (11/7).
Dia mengatakan beberapa negara telah melakukan pembatasan masuk bagi WNI ke negaranya. Pada April 2021, Jepang melarang 152 negara, termasuk Indonesia.
BACA JUGA: Peristiwa Mengerikan Jumat Malam, Elsa Berteriak Minta Tolong, Jemmy Terkapar Kena Bacokan
Kemudian, Hongkong juga melarang WNI masuk ke negaranya per 25 Juni 2021. Terbaru, Uni Emirat Arab dan Singapura juga melakukan kebijakan serupa bagi WNI selama masa darurat Covid-19.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut pelarangan masuknya WNA ke Indonesia di masa darurat adalah hal yang lumrah. Apalagi kasus harian Covid-19 melebihi 30 ribu serta penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali.
BACA JUGA: Asep Mendengar Teriakan Keras, saat Menoleh, FP Sudah Tergeletak, Innalillahi
"Pelarangan WNA adalah hal yang relevan. Beberapa negara juga melakukan pelarangan yang sama terhadap WNI," ucap pria asal Palopo, Sulawesi Selatan itu.
Mantan Menkop UKM itu mengatakan pemerintah harus belajar pada negara lain yang berhasil keluar dari pandemi setelah melakukan pembatasan ketat bagi WNA dan pergerakan warganya.
"Bukan malah menganggap masuknya WNA ke Indonesia sebagai hal yang lumrah di masa darurat ini," ujar Syarief.
Oleh karena itu dia mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan yang lebih tegas terkait masuknya WNA sehingga masyarakat percaya kepada kebijakan pemerintah.
"Pemerintah seharusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam